"Tidak mengherankan jika pemerintah AS memveto resolusi untuk perlindungan rakyat Palestina," demikian disampaikan juru bicara kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin dalam cuitan di Twitter seperti dilansir media Turki, Anadolu Agency, Sabtu (2/6/2018).
"Ini menegaskan sekali lagi bahwa mereka berpihak pada yang kuat, bukan yang benar. Rakyat Palestina dan Yerusalem tidak sendiri. Kami akan terus mendukung tujuan mereka," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang diveto AS tersebut diajukan oleh Kuwait pada 18 Mei lalu. Isinya, mengutuk kekerasan yang dilakukan Israel dan menyerukan adanya perlindungan bagi rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Dalam voting DK PBB yang digelar pada Jumat (1/6) waktu setempat, 10 negara anggota menyetujui resolusi tersebut, sedangkan Inggris, Polandia, Belanda dan Ethiopia abstain. Namun karena AS menggunakan hak vetonya, maka resolusi tersebut pun gagal.
Sebelum voting DK PBB digelar, Duta Besar (Dubes) AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan bahwa rakyat Gaza hanya memerlukan perlindungan dari Hamas.
"Rakyat Gaza tidak memerlukan perlindungan dari sumber luar. Rakyat Gaza memerlukan perlindungan dari Hamas," ujar Haley dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB seperti dilansir media Anadolu Agency, Kamis (31/5).
"Rakyat Palestina berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu hanya bisa terjadi jika kita mengakui dan menolak aksi-aksi teroris Hamas dan jika kita mendorong kepemimpinan Palestina yang lebih bertanggung jawab," imbuh Haley.
Saksikan juga video 'Rusia Gagalkan Resolusi PBB soal Serangan Kimia di Suriah':
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini