"Kita sinyalir bahwa kemungkinan itu memang ada. Satu cara yang paling tepat adalah kita berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk rekrutmen itu lebih diketatkan," ujar Suhardi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Dia menyebut proses rekrutmen ASN harus dievaluasi dan diperketat. Selain itu, Suhardi berharap tiap kementerian/lembaga untuk segera mengidentifikasi pegawainya yang sudah terpapar paham radikal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau yang sudah terjadi tentunya bagaimana itu bisa diidentifikasi oleh masing-masing kementerian," imbuh dia.
Suhardi menjelaskan BNPT selaku badan penanggulangan terorisme terus mendalami bagaimana ASN bisa terpapar paham radikal. BNPT juga terus memetakan para ASN yang terpapar.
"Itu yang sedang kita dalami. Belum ada contohnya," tutur Suhardi. (tsa/ams)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini