Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum

Jakarta - AM Hendropriyono berbicara soal penegakan hukum oleh aparat. Eks Kepala BIN ini meminta jajaran TNI/Polri tegas dalam penegakan hukum.

"Jangan ragu dalam menegakkan hukum dan ketertiban umum, hanya karena mikir risiko HAM dan sosial politik, dalam menumpas para pelaku tindak pidana," ujar Hendropriyono kepada wartawan, Rabu (30/5/2018).

Baca juga: Hendropriyono Ingatkan TNI/Polri Tak Berpolitik Praktis

Meski begitu, dia meminta penegakan hukum dilakukan tepat sesuai dengan mekanisme yang ada. Hendropriyono menegaskan semua orang sama di mata hukum.

"Polisi harus tangkas menyeret para pelanggar hukum tanpa kecuali, tanpa harus menimbang-nimbang aspek lain yang di luar hukum. All are equal before law, artinya juga semua berhak diperlakukan sama, tanpa melihat siapa dan apa status mereka. Tidak boleh ragu terhadap risiko sosial atau politik, dalam menindak para pelanggar hukum," sebut Hendropriyono.

Tokoh intelijen ini juga mengingatkan kepada TNI/Polri agar netral dalam pelaksanaan pemilu. Hal tersebut lantaran saat ini sudah memasuki tahun politik.

"Di dalam tahun politik ini tentara dan polisi harus sadar, bahwa mereka adalah alat negara. Konsekuensi reformasi sejak 1998 menempatkan mereka masing-masing, sebagai para panglima dan pendekar di medan pertempuran dan di bidang penegakan hukum," ucap Hendropriyono.

"Tidak ada lagi celah untuk berdwi fungsi atau berkekaryaan. TNI dan Polri tidak boleh lagi berpikir tentang politik praktis," imbuhnya.

Baca juga: Pesan Hendropriyono ke Anak Bangsa: Satukan Barisan Lawan Teroris

Hendropriyono menegaskan politik bukan lagi domain tugas TNI/Polri. Dua instansi penjaga pertahanan dan keamanan bangsa tersebut sudah tidak memiliki kewenangan untuk bisa berpolitik praktis.

"Aspek sosial politik kini bukan lagi domain TNI/Polri, tapi merupakan domain para politisi sesuai demokrasi yang berazaskan supremacy sipil," sebut Hendropriyono. (elz/van)