Hendropriyono Ingatkan TNI/Polri Tak Berpolitik Praktis

Jakarta - Eks Kepala BIN, AM Hendropriyono mengingatkan agar prajurit TNI dan personel Polri tak melakukan politik praktis. Ini mengingat kini sudah memasuki tahun politik.

"Di dalam tahun politik ini tentara dan polisi harus sadar, bahwa mereka adalah alat negara. Konsekuensi reformasi sejak 1998 menempatkan mereka masing-masing, sebagai para panglima dan pendekar di medan pertempuran dan di bidang penegakan hukum. Tidak ada lagi celah untuk berdwi fungsi atau berkekaryaan. TNI dan Polri tidak boleh lagi berpikir tentang politik praktis," ujar Hendropriyono kepada wartawan, Rabu (30/5/2018).

Baca juga: Di Rakernas Golkar, Panglima TNI Tegaskan Sikap Netral Tentara

Hendropriyono juga meminta kepada jajaran TNI/Polri untuk tetap fokus pada tugas dan kewajibannya. Bila TNI diminta agar siaga menjaga pertahanan negara, Polri diharapkan tegas melakukan penegakan hukum.

"Polisi harus tangkas menyeret para pelanggar hukum tanpa kecuali, tanpa harus menimbang-nimbang aspek lain yang di luar hukum. All are equal before law, artinya juga semua berhak diperlakukan sama, tanpa melihat siapa dan apa status mereka. Tidak boleh ragu terhadap risiko sosial atau politik, dalam menindak para pelanggar hukum," kata Hendropriyono.

"Aspek sosial politik kini bukan lagi domain TNI/Polri, tapi merupakan domain para politisi sesuai demokrasi yang berazaskan supremacy sipil," imbuh tokoh intelijen itu.

Baca juga: Polri Terbitkan 13 Poin Larangan dalam Pilkada untuk Anggotanya

Jenderal purnawirawan TNI ini menyebut akan ada konsekuensi apabila aparat masih ikut bermain pada politik praktis. Ancamannya menurut Hendropriyono adalah, keamanan dan stabilitas negara.

"TNI dan Polri yang masih berpikir di luar fungsinya sendiri, akan menjadi tentara atau polisi yang penakut. Keberaniannya bertindak diambil alih oleh masyarakat radikal, yang memang menyukai suasana anarkis," tutur Hendropriyono.

Seperti diketahui, Pilkada serentak 2018 akan digelar pada akhir Juni mendatang. Sementara itu, Pileg dan Pilpres akan dilangsungkan secara serentak pada 2019. (elz/van)