Pemerintah Harusnya Jelaskan ke Publik soal Gaji Pejabat Negara

Jakarta - Gaji pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sedang disorot karena nilainya sangat fantastis. Pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono menganggap seharusnya pemerintah menjelaskan gaji tersebut kepada masyarakat agar tak terjadi polemik.

"Permasalahan gaji Dewan Pengarah BPIP sebenarnya bukan hal yang patut dipolemikkan jika Istana melalui menteri terkait, yaitu Menteri Keuangan, MenPAN-RB, dan Mensesneg, aktif menjelaskan ke publik perihal pengaturan dan kebijakan penetapan hak keuangan pejabat negara/pemerintahan saat ini, termasuk di dalamnya mengenai aturan penggajian Dewan Pengarah BPIP," ujar Bayu, yang juga pakar hukum dari Universitas Jember, kepada detikcom, Senin (28/5/2018).

Baca juga: Kontroversi Gaji Megawati Lebih Tinggi dari Jokowi

Menurut Bayu, penjelasan semacam ini perlu dilakukan secara berkala tanpa perlu menunggu publik mengetahui sendiri dari sumber lain. Jika tidak dilakukan, Bayu menilai, hal ini bisa menjadi bola liar karena dapat digunakan oleh sejumlah pihak untuk kepentingan politik tertentu.

Dia mengatakan penjelasan bisa dilakukan oleh menteri terkait. Penjelasan dari pemerintah soal besaran gaji pejabat negara juga harus diberikan dengan informasi selengkap-lengkapnya untuk menghindari prasangka buruk.

Baca juga: Gerindra Sarankan Pimpinan BPIP Kembalikan Gaji ke Negara

"Hal ini penting karena ada pejabat yang seakan menerima gaji besar, padahal gaji itu sudah dihitung juga, termasuk dana operasional, dan sebaliknya ada pejabat yang terkesan menerima gaji lebih kecil padahal di luar gaji itu masih terdapat dana operasional yang jauh lebih besar," sambung Bayu.

Terkait banyaknya kritik terhadap jumlah gaji para punggawa BPIP ini, Bayu berpendapat hal itu tidak diminta oleh Megawati dkk. Dia juga menganggap para tokoh di BPIP ini sudah mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan negara tanpa menghitung-hitung apa yang didapat dari negara.

"Aktivitas mereka dalam membumikan Pancasila di seantero negeri maka itu adalah keputusan pemerintah yang saya yakini keputusan tersebut bukan atas permintaan para tokoh bangsa tersebut," ungkapnya. (rvk/jor)