Sudirman Said Merasa ada Kecurangan di Pilgub Jateng

Semarang - Calon Gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said optimis warga Jawa Tengah menghendaki pergantian pemimpin. Namun ia juga mengaku pihaknya mengalami tekanan seperti dilarang naik mimbar.

Sudirman mengatakan ada keluhan dari Panwas yang bekerja dalam tekanan. Selain itu ia juga menengarai ada upaya melakukan kecurangan dalam Pilgub Jateng.

"Kami menerima keluhan dari Panwas dan petugas lapangan, banyak di antara mereka bekerja dalam tekanan oleh penguasa atau kepala daerah yang berbeda pilihan dengan kami," kata Sudirman dalam siaran pers yang diperoleh detikcom, Minggu (27/5/2018).

Menurut Sudirman, ketidakadilan dialaminya di suatu lokasi yaitu ketika pihaknya dilarang naik ke mimbar atau diminta menghentikan pidato.

"Dalam waktu dekat kami akan sampaikan temuan-temuan kami atas upaya-upaya untuk menciderai demokrasi dan menista keinginan rakyat Jateng untuk berubah," tegasnya.

Baca juga: Alvara Research Rilis Survei Pilgub Jateng, Bagaimana Hasilnya?

Meski demikian Sudirman Said dan pasangannya Ida Fauziyah optimis 60 persen warga Jateng ingin perubahan. Sudirman mengaku beberapa hasil survei berlomba mematikan harapan perubahan di Jateng.

"Tetapi keadaan lapangan menunjukkan sebaliknya. Harapan dan semangat perubahan semakin hidup menyala," pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Saka mengatakan pihaknya belum mendapatkan adanya tekanan kepada anggota Panwas. Jika ada yang mengetahui hal tersebut, Fajar berharap bisa dilaporkan ke Bawaslu.

"Kami belum mendapat info dan laporan adanya tekanan dari kepala daerah kepada Panwas. Jika benar ada pihak yang mengetahui hal tersebut bisa disampaikan ke Bawaslu Jateng," kata Fajar.

Baca juga: Sandiaga Jajal Keahlian Peserta Kursus Tukang Cukur di Brebes

Ketika ditanya apakah benar Sudirman Said pernah dilarang naik mimbar oleh Panwas, Fajar menjelaskan untuk semua Paslon memang akan dilakukan pencegahan jika kegiatan tanpa STTP (surat tanda terima pemberitahuan) tidak dijadikan ajang kampanye.

"Misal ada kegiatan yang tanpa STTP atau hanya kegiatan silaturahmi maka Panwas ingatkan agar tidak dijadikan ajang kampanye. Tindakan ini berlaku untuk semua paslon," ujarnya. (alg/bgs)