Ketua Pansus: UU Antiterorisme Kuatkan BNPT

Jakarta - Penambahan Bab tentang Kelembagaan pada UU Antiterorisme yang baru saja disahkan oleh DPR berfungsi sebagai penguat bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ketua Pansus Revisi UU Antiterorisme M Syafi'i menuturkan, peran BNPT pada pencegahan tindakan terorisme diperkuat dengan adanya Bab tersebut.

"Jadi ada hal yang baru lagi di dalam UU ini yakni tentang Bab Kelembagaan. Bab Kelembagaan ini bagian satunya adalah penguatan kelembagaan BNPT. Jadi BNPT yang selama ini diatur dalam Perpres Nomor 46/2010 yang diubah dengan Perpres Nomor 12/2012 saat ini dikuatkan perannya dengan UU," kata Syafi'i di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Baca juga: Menkum HAM Harap UU Antiterorisme Maksimal Cegah Aksi Teror

Syafi'i melanjutkan, dalam pasal 431 Bab Kelembagaan tersebut juga diatur pelibatan TNI dalam mengatasi tindakan terorisme. Meski begitu, dia menuturkan bentuk pelibatannya diserahkan kepada Peraturan Presiden (Perpres).

"Kemudian adalagi pelibatan TNI. Jadi TNI sesuai dengan Pasal 7 dari UU Nomor 34/2004 tengang TNI kan memang memiliki operasional dan peran untuk memberantas teroris," sebutnya.

"Ini kita masukkan peranannya di dalam UU Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme ini. Cuma bagaimana bentuk pelibatannya, di mana dia harus terlibat itu nanti diserahkan kepada Peraturan Presiden," lanjut Politikus Gerindra ini.

Baca juga: Ini Hal-hal Baru yang Diatur di RUU Antiterorisme

Syafi'i juga memaparkan bahwa pada bagian ketiga Bab tersebut juga dijelaskan mengenai fungsi dan peran lembaga pengawas dari lembaga yang terlibat langsung dalam mengatasi tindakan terorisme. Pengawas tersebut diambil dari Komisi I dan III DPR sebagai mitra kerja dari aparat penegak hukum.

"Memang ada lembaga pengawas. Apa lembaga pengawas? Pengawas itu dari anggota DPR dari Komisi I dan IIII. Memang secara fungsional Komisi I dan III memiliki fungsi pengawasan terhadap mitra kerjanya yakni aparat penegak hukum," ujar Syafi'i.

Lebih jauh dia menuturkan, lembaga pengawas tersebut tak hanya melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga penegak hukum, tapi juga selalu memperbaharui perkembangan data gerakan terorisme di Indonesia.

"Tapi yang kita maksudkan dengan tim pengawas ini, selain fungsional itu, mereka memiliki kewenangan untuk terus setiap hari meng-update data-data perkembangan gerakan terorisme di Indonesia dan bentuk-bentuk penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum," tutupnya.


Simak video Tok! Revisi UU Antiterorisme Disahkan DPR (yas/dnu)