Undip Kumpulkan Bukti Staf-staf yang Dianggap Anti-NKRI

Semarang - Putusan sanksi terhadap staf Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang dianggap menentang NKRI dan Pancasila ternyata belum bisa selesai dalam dua hari ini. Saat ini prosesnya masih dalam pengumpulan bukti.

Kepala UPT Humas Undip, Nuswantoro mengatakan Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) Universitas ternyata tidak bisa menyelesaikan dalam dua hari seperti rencana karena butuh waktu untuk pengumpulan bukti.

"Terkait pelaksanaan sidang DKKE sampai saat ini masih dalam tahap sidang-sidang internal dan pengumpulan bukti-bukti. Dan ternyata ditahapan ini tidak selesai dalam waktu 1-2 hari," kata Nuswantoro, Kamis (24/5/2018).

Baca juga: Bantah Anti-NKRI, Prof Suteki Bicara Penyelesaian Lewat Jalur Hukum

Diperkirakan proses akan berlanjut hinga pekan depan sehingga sampai hari ini belum ada hasil yang bisa disampaikan.

"Oleh karenanya, sampai minggu depan dipastikan belum ada informasi hasil putusan sidang, karena baru masuk tahap klarifikasi dan konfirmasi," tandasnya.

Baca juga: Pembelaan Suteki, Guru Besar Undip yang Diduga Anti-NKRI

Belum diungkapkan siapa saja staf yang terancam sanksi karena dianggap menentang NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Namun Nuswantoro membenarkan salah satunya adalah guru besar ilmu hukum Undip, Prof Dr Suteki SH MHum.

Untuk diketahui, Undip sebelumnya menyampaikan keterangan tertulis yang intinya akan memberikan sanksi kepada staf yang melakukan perbuatan atau ujaran yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. (alg/bgs)