KPK Dukung Aturan Eks Koruptor Tak Boleh Nyaleg

Jakarta - KPK mendukung adanya aturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif. Aturan itu dinilai tepat untuk memberi pelajaran kepada masyarakat.

"Itu (eks napi korupsi diperbolehkan nyaleg) nggak memberikan pembelajaran yang bagus pada masyarakat secara keseluruhan. Jadi saya pikir untuk kebaikan bersama harusnya eksekutif dan legislatif itu tegas saja. Mantan napi tidak boleh diberi kesempatan untuk posisi penting di pemerintahan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (23/5/2018).


Syarif mengatakan diperbolehkannya eks koruptor menjadi pejabat publik bakal memberi contoh buruk di masyarakat. Selain itu, diizinkankannya koruptor menjadi wakil rakyat dinilai akan mencoreng citra partai politik.

"Ini akan merugikan image dari partai politik itu sendiri. Itu juga nggak akan memberikan pelajaran kepada masyarakat, banyak mahasiswa di kampus yang baru mau selesai. Nah nanti kan, 'Oh, nggak apa-apa kalau sudah kerja korupsi, nanti sudah menjalani masa penjara saya, saya bisa lagi jadi pemimpin.' Itu nggak memberikan pelajaran yang bagus," ucapnya.

Baca juga: Mahfud MD: KPU Baiknya Minta Perppu Larang Eks Koruptor Nyaleg

Sebelumnya, KPU berencana mengatur pelarangan tersebut dalam Peraturan KPU atau aturan internal parpol soal rekrutmen caleg. KPU mengusulkan larangan ini masuk dalam Peraturan KPU Pasal 8 tentang pencalonan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Namun usulan ini tak disetujui Komisi II DPR, yang tetap ingin eks napi kasus korupsi tak dilarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

"Komisi II DPR RI, Bawaslu, Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 ayat 1 huruf g UU 7/2017," bunyi kesimpulan rapat Komisi II dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (22/5) kemarin. (haf/ams)