.webp)
Selama ini, rata-rata hewan yang disembelih di RPH ini baru satu ekor sapi perhari. Sedangkan hewan unggas cukup banyak, yaitu mencapai 800 ekor perhari.
Sepinya Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemkab Lamongan yang berada di Pasar Sidoharjo ini juga diakui oleh Bupati Lamongan, Fadeli. Padahal, sebut Fadeli, RPH ini sudah memiliki fasilitas komplit bahkan canggih.
"Sepinya RPH ini lebih karena masyarakat yang masih terbiasa untuk melakukan pemotongan hewan ternak di rumah sendiri," kata Bupati Lamongan, Fadeli saat sidak di sejumlah pasar di Lamongan dan juga RPH milik Pemkab Lamongan ini, Selasa (22/5/2018).
Peralatan di RPH ini, menurut Fadeli, diantaranya memiliki alat pemotongan hewan yang canggih dan menyediakan cold storage. Selain itu, kata Fadeli, RPH ini sudah mengantongi sertifikasi halal dari MUI dan sertifikat NKV (nomor kontrol veteriner), sehingga setiap daging yang keluar dari RPH ini sudah dijamin halal dan higienis.
"Karena sepi ini, saya meminta Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar menggencarkan sosialiasi tentang keberadaan RPH ini," tegasnya.
Sementara, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sukriyah juga mengakui sepinya RPH ini. Selama ini, kata Sukriyah, rata-rata hewan yang disembelih di RPH Pasar Sidoharjo tidak sesuai dengan yang diharapkan.
"Padahal ongkos pemotongan disini Rp 50 ribu per ekor dengan jaminan halal dan higienis. Kami juga menyediakan kendaraan untuk warga yang lokasi jauh, serta mobil berpendingin untuk transportasi," katanya menambahkan.
RPH Pasar Sidoharjo itu menurut Sukriyah, juga dijamin tidak akan mencemari lingkungan karena memiliki instalasi pengolahan limbah tersendiri. "Kami akan coba terus sosialisasikan dan melakukan pembinaan agar masyarakat mau memotongkan hewannya disini," imbuh Sukriyah.
Di sisi lain, sepinya RPH tersebut juga mendapat sorotan dari Komisi B DPRD Lamongan. Menurut Ketua Komisi B, Saefudun Zuhri, pihak Disnakkeswan harus mencari solusi mengingat pembanguan RPH itu tidak berfungsi.
"Bukan hanya pembangunannya yang menyerap anggaran besar, anggaran operasional dan pemeliharaan juga besar. Maka sepinya kondisi RPH sangat tidak seimbang dengan PAD yang dihasilkan. Maka Disnakkeswan harus punya terobosan agar RPH itu diminati masyarakat atau tukang potong hewan," pungkas Saefudun Zuhri. (bdh/bdh)
