Banyak Pejabat Berkasus, MPR Soroti Krisis Kepercayaan

Paser Utara - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengungkapkan semakin banyak kepala daerah, aparat penegak hukum, bahkan ketua lembaga negara ditangkap KPK. Mereka sebagai pejabat negara dan pelayan publik seharusnya menjadi negarawan. Namun, sangat disayangkan, mereka malah menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat karena melakukan tindak korupsi.

"Krisis kepercayaan rakyat kepada pemimpin merupakan salah satu tantangan kebangsaan. Seharusnya mereka menjadi teladan bagi masyarakat," tegas Mahyudin dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/5/2018).

Hal itu dia sampaikan saat bertemu dengan ratusan warga Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Untuk itu, dia berharap korupsi disudahi agar masyarakat tidak hilang kepercayaan kepada pemimpin. Dia mengkhawatirkan soal kepemimpinan karena kadang masyarakat menjadikan tontonan jadi tuntunan.

Baca juga: Balikin Duit Rp 169 Miliar, Ini Aliran Uang Korupsi Samadikun

"Seharusnya masyarakat diberi teladan oleh para pemimpin," ujarnya.

Dalam Sosialisasi Empat Pilar, lebih lanjut Mahyudin mengatakan penyebab lunturnya nilai-nilai luhur di masyarakat juga adalah dampak globalisasi. Ciri globalisasi antara lain mengubah sifat gotong royong menjadi individualistik.

"Globalisasi juga merupakan salah satu tantangan kebangsaan. Di antara kita ada yang tidak peduli terhadap yang lain," ujar pria asal Kalimantan Timur itu.

Tantangan-tantangan kebangsaan yang ada, menurut Mahyudin, dijawab oleh MPR dengan Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

MPR melakukan sosialisasi untuk menyegarkan dan mengingatkan kembali akan nilai-nilai luhur bangsa. Bila bangsa ini menjadikan nilai-nilai luhur sebagai bagian dari keseharian, bangsa ini akan dihormati oleh bangsa lain. Mahyudin menyebut nama Sukarno banyak dijadikan nama jalan di Afrika.

Baca juga: Dolar Rp 14.000, Lebih Tinggi dari Krismon 1998?

"Setelah Sukarno melakukan KAA di Bandung tahun 1955, banyak negara Afrika merdeka. Karena Sukarno menjalankan amanat konstitusi, ia dihormati oleh negara-negara di Afrika dan Asia," paparnya.

"Kita berkeliling Indonesia untuk sosialisasi. Tugas kita adalah saling mengingatkan," pungkas mantan Bupati Kutai Timur ini. (idr/mpr)