PDIP Tepis SBY soal Reformasi Bisa Terjadi Lagi

Jakarta - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut reformasi bisa terjadi lagi andai amanah reformasi '98 tak dijalankan sepenuhnya. PDIP menepis SBY.

"Reformasi telah menjebol sumbatan-sumbatan demokrasi, terutama presiden yang nggak ganti-ganti dan terpusatnya kekuasaan di tangan presiden plus dwifungsi ABRI yang tidak sesuai dengan prinsip supremasi sipil dalam demokrasi sehingga tercipta KKN," ujar Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Kusuma Sundari, Senin (21/5/2018).

"Peluang itu terjadi amat kecil kecuali ada perubahan konstitusi yang menghilangkan prinsip-prinsip dasar hasil reformasi tersebut, misal presidennya diktator atau otoritarian, sehingga konstitusi yang pro-demokrasi ini dirombak untuk melayani kepentingan pribadi presiden atau golongan," imbuh Eva.

Menurut Eva, reformasi bisa terjadi karena hal yang bersifat prinsip di konstitusi dilanggar. Sepanjang demokrasi terjaga, bangsa ini, disebut Eva, tak memerlukan reformasi.

Baca juga: SBY: Reformasi Bisa Terjadi Lagi, Jika...

"Sepanjang demokrasi dijaga semua elite dengan penuh etika, rule of law jalan secara independen (zaman Soeharto kan tidak independen karena di bawah kementerian kehakiman), maka tidak perlu ada gerakan reformasi yang membuat nyawa mahasiswa dan rakyat terbuang," ucapnya.

Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional pada Minggu (20/5) kemarin, SBY mengingatkan perlunya generasi saat ini untuk menjalankan agenda reformasi. Apabila agenda itu tak dilaksanakan, kata SBY, bisa-bisa reformasi terjadi lagi.

"Generasi sekarang dan mendatang wajib jalankan dan wujudkan amanah reformasi tersebut. Kalau tidak, bisa ada reformasi lagi di masa depan," tutur SBY melalui akun Twitter-nya yang dikutip, Senin (21/5).

SBY lalu mengingatkan soal semangat reformasi pada 1998. Semangat itu berkaitan erat dengan upaya mengurangi kekuasaan absolut penguasa dan menghindarkan penegak hukum dari tebang pilih kasus.

Total ada empat poin yang disampaikan SBY berkaitan dengan langkah menjaga semangat reformasi itu.

"Intinya, satu, kekuasaan tak boleh terlalu absolut, agar kebebasan rakyat & demokrasi hidup. Kedua, hukum tegak & tak tebang pilih. Ketiga, ekonomi adil & menyejahterakan seluruh rakyat. Keempat, dalam politik praktis (termasuk pemilu), negara (termasuk TNI, Polri & BIN) netral & tak berpihak," ujar SBY. (gbr/dhn)