Semua serba uang tunai. Masyarakat tidak mengetahui secara pasti berapa dana yang harus mereka keluarga mendapatkan layanan pemerintah seperti pengurusan dokumen pribadi atau yang terkait bisnis. Untuk urusan birokrasi selalu berbelit-belit dan tidak transparan," ujar Jhonson dalam keterangannya, Minggu (20/5/2018).
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pasangan Djoss menyatakan hanya membutuhkan waktu enam bulan saja. Pasangan Djoss siap melakukan reformasi birokrasi dalam waktu cukup singkat, sehingga layanan di lingkungan Pemprov Sumut bisa langsung dinikmati masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nantinya semua proses izin akan transparan. Masyarakat akan tahu berapa dana yang mereka harus keluarkan dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus sebuah izin atau yang lainnya," tambah Jhonson.
Setelah reformasi birokrasi diselesaikan, Pemprov Sumut akan lebih proaktif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Misalnya dengan membuat program antar-jemput pengurusan dokumen.
Nanti akan ada mobil keliling yang datang ke dekat pemukiman penduduk atau tempat ramai agar masyarakat tidak perlu ke kantor pemerintah untuk mengurus perizinan. Bahkan dengan adanya pengurusan izin online, masyarakat akan mendapatkan layanan yang lebih cepat dan untuk mengantre di kantor-kantor pemerintah.
Lanjut Jhonson, reformasi birokrasi bukan hanya terkait dengan izin dan pengurusan dokumen, namun juga akan berimbas pada semua sektor kehidupan. Layanan pemerintah pada dunia pendidikan, hingga lingkungan hidup pun nantinya bisa lebih terukur.
Jhonson mengaku lebih mudah mensosialisasikan program-program unggulan pasangan Djarot-Sihar ke konstituen PPP karena semua programnya memang cukup jelas. Dengan demikian, masyarakat tidak butuh waktu lama untuk memahami semua program pasangan nomor urut 2 di Pilkada Sumut ini.
"Ini juga merupakan pasangan 'Bhineka Tunggal Ika' yang merepresentasikan keragaman masyarakat Sumut," tutupnya. (idr/idr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini