TB-Anton dan Ridwan-Uu Adu Gagasan Soal Tingkatkan Petani Muda

Depok - Paslon nomor urut dua TB Hasanuddin-Anton Charliyan dan paslon nomor urut satu Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum beradu gagasan meningkatkan petani muda di Jabar. Sebagai langkah utama untuk menekan penurunan jumlah petani di Jabar.

Cawagub Uu mendapat kesempatan menanyakan konsep paslon nomor urut dua dalam meningkatkan petani muda di Jabar. Selain itu, sambung dia, bagaimana melakukan pemerataan daerah yang mengalami ketimpangan selama ini.

"Saat ini generasi muda hanya 0,5 persen jadi petani, gimana konsep meningkatkannya? Jabar Selatan beda dengan wilayah lainnya gimana cara meratakannya?," tanya Uu saat debat kedua di kampus UI, Depok, Senin (14/5/2018).

Baca juga: Beda Sudrajat dan Ridwan Kamil Soal Pemberdayaan Petani

Menjawab pertanyaan Uu, Hasanuddin mengakui rata-rata umur petani di Jabar berusia 42 tahun. Sehingga, sambung dia, harus ada cara menggaet generasi muda untuk kembali ke desa.

"Penambahan bumdes dan ekonomi kreatif harus hadir di desa," ungkap dia.

Ketika menanggapi pertanyaan soal ketimpangan di Jabar Selatan, Hasanuddin justru membalikkan pertanyaan tersebut kepada Uu. Ia menilai terjadi pertanian di Tasikmalaya tidak berjalan, lingkungan hancur akibat tambang liar.

"Untuk wilayah selatan saya harusnya tanya ke bapak (Uu). Tasikmalaya Selatan pertanian tidak jalan dengan baik, lingkungan hancur karena tambang liar," tutur dia.

Baca juga: Anton Charliyan dan Dedi Mulyadi Debat Kusir Kesejahteraan Petani

Menanggapi pernyataan TB, Uu mengaku sudah melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah petani muda di Jabar. Salah satunya dengan membangun 11 SMK pertanian selama menjabat menjadi Bupati Tasikmalaya.

"Hasilnya banyak anak muda yang minat terhadap dunia pertanian," ucap dia.

Melengkapi solusi soal ketimpangan Jabar Selatan, Ridwan Kamil mengaku akan mengupayakan pemekaran wilayah Jabar Selatan. Hal itu untuk menyesuaikan dengan jumlah penduduk Jabar yang mencapai 48 juta jiwa.

Kalau di Jatim itu satu anak dapat Rp 1 juta dari APBN, tapi kalau di Jabar hanya Rp 600 ribu. Itu karena APBN yang disalurkan tidak sesuai dengan jumlah penduduk," kata Ridwan. (avi/avi)