.webp)
Pemerintah dan DPR sepakat secepatnya menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau Antiterorisme. Tito menyatakan setuju dengan hal tersebut, termasuk pelibatan TNI.
"Mengenai masalah perppu ini atau revisi UU, ini sebetulnya sedang menjelang final. Saya paham teman-teman dari DPR, khususnya pansus, sudah bekerja keras, kemudian dari pemerintah juga sudah bekerja keras untuk menyamakan persepsi," kata Tito dalam jumpa pers di Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/5/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menyatakan dirinya sudah berbicara dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto soal revisi ini. Menurutnya, tidak ada persoalan tentang kewenangan TNI-Polri dalam pemberantasan terorisme.
"Kalau mengenai masalah kewenangan TNI dan Polri, tidak dipermasalahkan. Saya dengan Pak Panglima, Pak Marsekal Hadi, kami sudah berbicara. Saya pribadi sebagai Kapolri tidak berkeberatan, setuju, bahkan untuk teman-teman TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme. Ini tolong dicatat itu. Sangat setuju dan itu sudah diakomodir di Pasal 43. Kita sepakat bahwa TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme," jelas Tito.
Namun, lanjut Tito, dirinya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut soal detail pelibatan TNI. Namun, tegas Tito, dirinya mendukung revisi UU Terorisme segera disahkan agar terorisme bisa dibasmi hingga akar-akarnya.
"Detailnya, seperti apa langkah-langkahnya ini nanti akan diatur dalam perpres sendiri yang diatur Bapak Presiden. Karena mengacu pada UU TNI memang di situ disebutkan untuk operasi militer selain perang itu atas keputusan politik presiden," ujar Tito.
(hri/fjp)
