Soal Tata Ruang, Khofifah Kedepankan DAS, Gus Ipul Bangun Agropolitan

Surabaya - Kebijakan tata ruang tidak dapat diselesaikan dalam kurun 5 tahun memerintah. Untuk itu, tiap paslon debat kedua cagub Jatim diminta mengajukan prioritas kebijakan yang dipandang strategis.

Menjawab hal ini, Saifullah Yusuf atau yang lebih akrab disapa Gus Ipul menyebut pemerataan pembangunan sebagai prioritas kebijakannya.

Selain membangun pusat perekonomian baru di seputaran ibu kota provinsi, Gus Ipul juga ingin membangun agropolitan di sejumlah kabupaten.

"Agropolitan bisa tumbuh di jalur selatan, di Madura, di kepulauan-kepulauan yang didukung oleh pariwisata. Karena pariwisata selama ini telah memberikan kontribusi luar biasa sebagai penggerak ekonomi di Jawa Timur," tuturnya.

Sementara Puti Guntur Soekarno menambahkan untuk pemerataan pembangunan, pihaknya telah menyiapkan program Tebar Jala, prioritas pembangunan akan dipusatkan pada daerah di jalur selatan.

Yang dibangun tak hanya pariwisata, tetapi juga membangun pusat industri pengolahan. "Tak hanya agropolitan di Madura, karena akan ada segitiga emas baru yaitu di Bojonegoro, Jombang dan Lamongan," paparnya.

Terkait kebijakan tata ruang, cawagub nomor urut satu Emil Dardak mengedepankan pentingnya DAS (Daerah Aliran Sungai) dan kondisi pegunungan dalam mengatur batas wilayah.

"Yang penting dalam tata ruang justru adalah melepas batas-batas administratif dan mengubahnya dengan mengedepankan DAS dan kondisi pegunungan. Untuk itu penyelarasan ini kami kategorikan dalam lingkar-lingkar seperti Lingkar Wilis, Lingkar Arjuno, Bromo-Semeru, Argopuro," papar Emil, Selasa (8/5/2018).

Pasangannya, Khofifah Indar Parawansa menambahkan koordinasi yang baik antara pemilik area administratif juga penting untuk menegakkan tata ruang wilayah karena situasi semacam ini rentan memunculkan 'conflict of interest'.

Belum lagi saat menghadapi daerah-daerah dengan kondisi 'kelenturan' tertentu, semisal potensi bencana alam.

"Dua-pertiga kabupaten di Jawa Timur berpotensi longsor. Untuk itu (kebijakan tata ruangnya, red) jangan melampaui daya dukung alam dan daya dukung lingkungan," tegasnya. (lll/fat)