Ini Peran Amin Santono di Kasus Suap Terkait RAPBN-P 2018

Jakarta - KPK menetapkan anggota Komisi XI DPR Amin Santono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait RAPBN-P 2018. Amin diduga menerima suap untuk memuluskan pembahasan salah satu proposal proyek yang diterimanya dari pihak swasta.

"Jadi ada pihak swasta, rekanan dari daerah kemudian mengajukan proposal proyek pada anggota DPR RI. Anggota DPR RI ini berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan (Yaya Purnomo, yang juga menjadi tersangka) terkait dengan usulan nanti pembahasan di APBN Perubahan 2018. Jadi fungsi mereka adalah diduga bersama-sama menerima ini," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (5/5/2018).

Febri mengatakan ada commitment fee sebesar 7 persen dari total nilai proyek yang telah diminta sejak awal kepada pihak swasta tersebut. Ia mengatakan Amin berkoordinasi dengan pihak Kemenkeu untuk memuluskan pembahasan anggaran proyek itu karena merupakan mitra kerjanya di komisi XI.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Commitment fee yang dibicarakan secara total sejak awal adalah 7 persen dari nilai proyek. Soal dapil itu soal yang lain, yang pasti rekanan itu berhubungan dengan anggota DPR RI tersebut. Dan hubungan dengan (pihak) Kementerian Keuangan tentu juga, karena mitra dari komisi XI," ujar Febri.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah Amin, Yaya Purnomo yang merupakan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Eka Kamaluddin yang merupakan pihak swasta serta seorang kontraktor bernama Ahmad Ghiast. Amin, Yaya, dan Eka diduga sebagai penerima suap, sementara Ahmad diduga sebagai pemberi.

Amin diduga menerima suap senilai Rp 500 juta dari total commitment fee senilai Rp 1,7 miliar. KPK juga menyita sejumlah aset berupa emas 1,9 kg, uang Rp 1,8 miliar, SGD 63.000 dan USD 12.500.

Saksikan video terkait di 20Detik:

[Gambas:Video 20detik]

(abw/haf)