"Laporan intimidasi harus betul-betul diselidiki dulu apakah intimidasi atau salah paham. Itu wewenang aparat kepolisianlah," kata Slamet di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018).
Ia mengatakan tiap kelompok sebenarnya memiliki hak konstitusional untuk memilih pada 2019. Menurutnya, siapa pun yang nanti terpilih tetap akan ada pergantian presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut pemakaian kaus #2019GantiPresiden ataupun #DiaSibukKerja bukanlah kegiatan politik atau kampanye. Menurutnya, pakaian tersebut merupakan hak tiap orang.
"Saya pikir kegiatan politiknya apa ya di situ. Orang pakai kaus kok. Di mana saja pakai kaus boleh kan. Yang nggak boleh kalau nggak pakai baju ha-ha-ha.... Itu kan pilihan orang. Nggak perlu panik juga. Semua ditentukan 2019, kita gentle-lah. Biar rakyat yang menentukan," ucap Slamet sambil tertawa.
Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki ada-tidaknya unsur pidana terkait video dugaan intimidasi terhadap seorang ibu dan anak pejalan kaki di acara Car Free Day (CFD).
Dugaan intimidasi itu terungkap setelah adanya video viral yang memperlihatkan warga berkaus #2019GantiPresiden dan relawan Joko Widodo yang memakai kaus #DiaSibukKerja di CFD. Salah satu kelompok kemudian terlihat mengacungkan uang ke kelompok lain.
Uang juga diacungkan ke seorang ibu yang membawa anaknya yang masih bocah sehingga si bocah menangis karena dikerumuni. (yld/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini