Peluru PDIP Desak Jokowi Evaluasi Rini

Jakarta - PDIP mengempaskan peluru-peluru tajam berupa kritik kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Yang terbaru, PDIP mengkritik Rini soal rekaman percakapan dengan Dirut PLN Sofyan Basyir yang jadi viral.

Percakapan viral yang dimaksud terkait proyek storage LNG di Bojonegara, Serang, Banten, yang akan dibangun oleh PT Bumi Sarana Migas (BSM). Rekaman tersebut sudah dibenarkan oleh Rini ataupun Sofyan. Keduanya kompak mengatakan rekaman itu tidak utuh.

Baca juga: Menyimak Lagi Penjelasan Rini-Dirut PLN soal Rekaman yang Viral

"Pak Sofyan (Direktur Utama PLN) sudah jelas kalau itu adalah apa namanya kapan ya saya juga udah nggak ingat kapan pembicaraan. Saya dengan Pak Sofyan membicarakan mengenai ada proposal untuk apa namanya storage gas yang kemudian minta offtake dari Pertamina, tapi kemudian minta offtake juga dari PLN, berart ikan kita menjadi punya risiko," jelas Rini di Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (29/4).

Sementara itu, Sofyan mengaku pembicaraan itu dilakukan pada akhir 2016. Sofyan mengatakan tengah berkonsultasi dengan Rini terkait investasi PLN dan Pertamina dengan perusahaan swasta di bidang penyediaan energi.

"Pertama kali komunikasi kalau tidak salah akhir 2016. Saya tahu itu direkam, tapi nggak tahu kok dipotong-potong gitu lho," kata Sofyan di de Tjolomadoe, Karanganyar.

Meski begitu, PDIP tetap mengkritik Rini. PDIP menilai Rini tidak menaati perintah Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Geger Rekaman Rini-Dirut PLN Berlanjut ke Pemanggilan DPR

"Pak Jokowi sendiri saya tahu pasti sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Karena ada menteri yang tidak taat perintah presiden yang sejak awal mengimbau agar BUMN betul-betul menjadi alat negara dalam menjalankan politik ekonomi negara, bukan politik ekonomi keluarga," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Seasons City, Tambora, Jakarta Barat.

Politikus PDIP Daryatmo Mardiyanto meminta Jokowi mengevaluasi Rini dalam posisinya. Menurut PDIP, kecerobohan Rini dianggap bisa memperburuk citra pemerintah, termasuk ke Jokowi.

Baca juga: Kontroversi Menteri Rini: Dilarang ke DPR hingga Rekaman Viral

"Itu kan kewenangan prerogatif presiden, tapi kita harap kondisi terbaru jadi pertimbangan. Jangan sampai di tahun politik Jadi tidak produktif. Itu harus jadi perhatian, kecerobohan seperti itu ada risiko terhadap citra pemerintahan, dalam hal ini presiden," urai anggota Komisi VII dari F-PDIP, Daryatmo Mardiyanto.

Politikus PDIP lainnya, yakni Masinton Pasaribu, menganggap rekaman pembicaraan yang jadi viral itu bisa meresahkan. Ia meminta agar rekaman pembicaraan tersebut dibuka utuh.

"Pembicaraan utuhnya dibuka dong, konteks pembicaraannya seperti apa. Perdengarkan rekaman utuhnya sehingga konteks pembicaraannya jelas dan publik tidak menduga-duga," cetus Masinton.

Jauh sebelum rekaman pembicaraan yang jadi viral, PDIP beberapa kali mengeroyok Rini. Melalui rekomendasi Pansus Angket Pelindo II, yang diketuai politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka, Rini diboikot ke DPR. Selain itu, Pansus meminta Rini dicopot dari posisinya.

Pada awal 2016, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat melontarkan kritik tajam soal BUMN dan menyinggung dukungan ke Pansus Pelindo II. Namun tak diketahui apakah Mega mendorong Jokowi mencopot Rini, yang sampai sekarang selamat dalam rehuffle kabinet yang sudah berjalan 3 jilid.

"Konstitusi mengamanatkan pentingnya peran B-U-M-N adalah Badan Usaha Milik Negara. Milik negara, milik negara. Tapi beda yang terjadi saat ini, BUMN diperlakukan sebagai korporasi swasta, bisnis semata. Yang mengedepankan pendekatan business to business. Atas hal tersebut, PDIP memberi perhatian khusus guna meluruskan politik ekonomi BUMN melalui perubahan Undang-Undang tentang BUMN," papar Mega di arena Rakernas I PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016).

Akankah PDIP kembali melemparkan peluru tajam kepada Rini di lain kesempatan? (dkp/van)