Pendamping PKH di Lamongan Tunggangi Pilkada, PDIP: Tindak Tegas!

Lamongan - Laporan warga Lamongan terhadap penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk dukungan Pilkada Jatim, ditanggapi serius oleh PDI Perjuangan (PDIP).

"Penyelenggara Pemilu dan penegak hukum harus menindak tegas dugaan pelanggaran pidana Pemilu itu. Jangan dibiarkan menguap," kata Sri Untari Bisowarno, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, dalam siaran persnya, Rabu (25/4/2018).

Untari merespon laporan warga Lamongan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat, terhadap pendamping PKH yang kepergok menyisipkan pesan untuk memilih paslon nomor 1 (Khofifah-Emil.

Laporan itu sekarang ditindaklanjuti oleh Panwaslu Lamongan. "Kenapa harus menunggangi program PKH? Apakah tidak cukup percaya diri untuk membangun dukungan pemilih Jawa Timur? Bukankah PKH dibiayai APBN, uang pemerintah," kata Untari.

PDIP yang tergabung dalam koalisi mengusung Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno, menyesalkan atas terjadinya penyelewengan program pemerintahan Presiden Jokowi.

"Sepertinya kejadian itu sudah massif, terstruktur dan sistematis. Bahwa PKH di Jawa Timur telah dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada. Ini sudah jadi rahasia umum," kata Untari, yang juga Sekretaris Tim Kampanye Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno.

Karena itu, PDIP meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk memonitor dan mengontrol distribusi penerima program PKH. "Kami yakin kejadian itu bukan satu-satunya. Masyarakat harus mengontrol, jangan disalahgunakan," kata Untari.

Ia prihatin, karena penerima PKH berasal dari keluarga tidak mampu. Sehingga pemerintah perlu membuat intervensi kebijakan. "Saya prihatin, kondisi kemiskinan masyarakat ternyata ditunggangi untuk kepentingan mencari suara dukungan," kata Untari. (bdh/bdh)