Pengacara Harap Novanto Divonis Adil oleh Hakim

Jakarta - Eks Ketua DPR Setya Novanto akan menghadapi sidang putusan atas kasus korupsi proyek e-KTP. Pengacara Novanto, Maqdir Ismail berharap Novanto mendapat hukuman yang adil.

"Kita harapkan putusan yang adil sesuai fakta persidangan," kata Maqdir, saat dihubungi, Selasa (24/4/2018).

Baca juga: Sehari Jelang Vonis Novanto, Ini Harapan Ketua KPK

Sebelumnya, Novanto dituntut hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, subsider 6 bulan kurungan. Jaksa meyakini Novanto terlibat dalam kasus tersebut dengan peran mengintervensi anggaran proyek tersebut.

Selain itu, Novanto juga diyakini menerima aliran uang dengan total USD 7,3 juta dari proyek itu. Uang itu disebut jaksa mengalir ke Novanto melalui keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, sebesar USD 3,5 juta, dan melalui orang dekatnya, Made Oka Masagung, sejumlah USD 1,8 juta dan USD 2 juta yang diberikan melalui perusahaan Made Oka Masagung.

[Gambas:Video 20detik]

Baca juga: Fakta Perjalanan Kasus Novanto Hingga Jelang Vonis

Kemudian, jaksa KPK juga mengatakan Novanto menerima 1 jam tangan merek Richard Mille seharga USD 135 ribu. Pemberian jam tangan itu berasal dari Johannes Marliem selaku salah satu vendor dari proyek itu dan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pengusaha yang terkait kasus itu.

Novanto dianggap menyalahgunakan kesempatan dan sarana karena kedudukannya sebagai anggota DPR dan ketua Fraksi Golkar. Sedangkan, penyimpangan pengadaan e-KTP, dipaparkan jaksa, terjadi karena intervensi proses lelang dan pencetakan blangko e-KTP yang tidak sesuai ketentuan sehingga menyebabkan kemahalan harga.

Baca juga: Kasus Pencucian Uang Menanti Novanto Pasca Pembacaan Vonis

Dalam pleidoi atau nota pembelaannya, Novanto membantah semua tudingan jaksa. Dia malah menuding sejumlah nama yang menerima aliran duit e-KTP.

Pada Senin, 23 April kemarin, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap vonis yang dibacakan hakim nanti sesuai dengan tuntutan jaksa. Agus mengatakan kesalahan Novanto telah terang benderang disampaikan dalam persidangan.

"Ya dihukum yang proporsional, karena beliau juga ada salahnya pasti mencoba minta JC. Sepertinya kita nggak sepakat kalau beliau mendapat JC. Kan terungkap di peradilan mengenai kesalahan-kesalahan beliau," ujar Agus, seusai menghadiri diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/4). (yld/gbr)