Ketua DPR: Pansus Tenaga Kerja Asing Belum Urgen

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai wacana pembentukan pansus tenaga kerja asing (TKA) belum diperlukan. Sebab, dia merasa belum ada suatu yang membahayakan dari keberadaan TKA.

"Jadi memang, belum jadi urgensi. Terutama Golkar menganggap belum ada urgensinya bentuk pansus, karena kita juga belum lihat adanya hal-hal yang membahayakan," kata Bamsoet di Kepulauan Natuna, Senin (23/4/2018).

Baca juga: Isu Serbuan TKA, SBY: Rakyat Harus Jadi Tuan Rumah

Menurutnya, DPR sedang mendalami Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi tersebut.

"Karena kita masih mendalami perpres yang dikeluarkan presiden, itu kan juga terbatas di bidang pendidikan, itu pun melalui kualifikasi tertentu," tambahnya.

Baca juga: Komisi IX Siap Tindak Lanjuti Wacana Pansus Tenaga Kerja Asing

Namun Bamsoet mengatakan yang harus dilakukan pemerintah adalah pengawasan terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari China. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

"Tapi kita dorong pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap masuknya TKA yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kedua, kita dorong pemerintah tingkatkan kewaspadaan dan pengawasan ketat TKA, terutama dari China," jelasnya.

Baca juga: SBY Sarankan Jokowi Jelaskan Jumlah TKA yang Kerja di Indonesia

Sebelumnya, wacana pembentukan pansus dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli berpendapat penerbitan perpres tersebut salah arah dan tidak memihak tenaga kerja lokal. Dia menegaskan kebijakan Jokowi ini perlu dikoreksi. Komisi IX DPR selaku komisi terkait ketenagakerjaan menyatakan siap menindaklanjuti wacana itu.

"Jadi, bila perlu, nanti kita usulkan untuk dibentuk pansus mengenai tenaga kerja asing, agar lebih punya taring. Bahaya sekali jika pemerintahan ini berjalan tanpa kontrol memadai," kata Fadli lewat Twitter. (gbr/gbr)