Jeratan TPPU untuk Novanto Ditentukan KPK Setelah Vonis

Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku akan memutuskan jeratan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Setya Novanto selepas pembacaan vonis. Putusan kasus korupsi proyek e-KTP pada Novanto itu rencananya dibacakan pada Selasa, 24 April besok.

"Ya itu tadi, kita akan melihat perkembangan penyelidikan, perkembangan tuntutan. Itu nanti di-ekspose oleh teman-teman yang setelah vonis, kita akan menentukan langkah setelah itu ya," ujar Agus seusai menghadiri diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Baca juga: Pimpinan KPK: TPPU untuk Novanto Harus Jalan!

Dorongan agar Novanto dijerat dengan pencucian uang juga sebelumnya disampaikan pimpinan KPK lainnya. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan KPK selalu dan pasti mengenakan pencucian uang di setiap kasus korupsi, selama ada bukti-bukti yang mengarah ke dugaan itu.

"Kan KPK selalu pasti dia itu TPPU-nya harus jalan, cuma sekarang ada dua mens rea pemikiran. Apakah pada saat predicate crime-nya itu TPPU-nya sudah main? Gitu. Jadi itu soal wacana pemikiran, karena itu memang kan itu udah jelas," ujar Saut, Jumat (20/4).

Sebelumnya saat pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa KPK menyebut kasus korupsi proyek e-KTP dengan Novanto berindikasi adanya dugaan pencucian uang. Hal itu dibuktikan fakta sidang mengenai aliran uang yang menghindari otoritas pengawasan keuangan.

Baca juga: KPK Pelajari Kemungkinan Pencucian Uang Novanto di Kasus e-KTP

Selain itu, jaksa mengatakan aliran dana proyek e-KTP dilakukan secara berlika-liku yang melintasi 6 negara, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Mauritius, India, Singapura, dan Hong Kong.

"Untuk itu, tidak berlebihan rasanya, kalau penuntut umum menyimpulkan inilah perkara korupsi yang bercita rasa tindak pidana pencucian uang," ujar jaksa KPK Irene Putri saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (29/3). (dkp/dhn)