PPATK: Ada 52 Transaksi Mencurigakan di Pilkada 2018

Jakarta - PPATK ikut memantau Pilkada 2018 agar bebas dari praktik pidana. Dalam prosesnya, mereka menemukan 52 transaksi mencurigakan yang kebanyakan dilakukan oleh petahana alias incumbent.

"Hasil pemantauan transaksi mencurigakan hasilnya berikut. Terdapat sebanyak 52 laporan. Dari 52, sebagian besar melibatkan penyelenggara pemilu, parpol, dan mayoritas pihak incumbent," ujar Kepala PPATK Kiagus Badaruddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Baca juga: DPR Cecar PPATK soal RUU Pembatasan Transaksi Tunai Rp 100 Juta

Kiagus merinci sumber-sumber transaksi mencurigakan itu. "Terjadi transaksi keuangan mencurigakan bersumber bank umum, bank pembangunan daerah, asuransi, dan money changer," ucap dia.

Kiagus menyatakan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan akan terus dikembangkan, khususnya pada kontestasi kepala daerah di tingkat dua dan beberapa wilayah yang terindikasi adanya dinasti politik. Meski demikian, Kiagus belum dapat memastikan apakah transaksi mencurigakan itu terindikasi pelanggaran hukum.

"Apa yang dilakukan belum tentu terjadi tindak pidana, tapi semua indikasi akan kita telusuri dan sedapat mungkin kita ingin pemilu pilkada bersih," terang Kiagus.

Baca juga: Uang First Travel Sisa Rp 1,3 Juta, PPATK: Saat Ditelusuri Rp 7 M

Kiagus lalu bicara lebih lanjut soal transaksi mencurigakan, kali ini lewat tunai. Dari 2017 sampai kuartal I 2018, dia mengatakan ada pelonjakan transaksi tunai terkait Pilkada 2018.

"Lonjakan transaksi keuangan tunai terjadi pada kuartal IV tahun 2017, berdasarkan data riset sebelumnya, transaksi keuangan tunai masih akan cukup tinggi setelah pemilu. Mayoritas terjadi di bank umum dan pembangunan daerah," sebut dia.

Dari sisi pencegahan, Kiagus menuturkan PPATK telah merevisi MoU dengan Bawaslu terkait pencegahan praktik pencucian uang dan politik uang. Mereka juga berharap Pilkada 2018 benar-benar bersih. (gbr/idh)