Bamsoet Soal Pilkada: Faktor Agama Lebih Dominan Jadi Potensi Konflik

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu kunci terciptanya pilkada, pileg, serta pilpres yang aman dan damai.

Bamsoet, sapaan akrabnya, mengharapkan seluruh alim ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh lintas agama memberi pencerahan kepada masyarakat untuk terus saling menghargai serta menghormati antarpemeluk agama di Indonesia.

Dia mengingatkan, pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang demokratis menghadapi tantangan berat. Apalagi Indonesia merupakan bangsa yang majemuk sehingga berpotensi terjadi konflik.

"Potensi konflik sosial yang terjadi berasal dari isu SARA. Dari isu SARA tersebut, faktor agama merupakan faktor yang lebih dominan menjadi potensi konflik bila dibandingkan dengan faktor kesukuan atau hal lainnya. Potensi konflik juga diperuncing dengan keberadaan masyarakat yang dengan mudah diprovokasi berita hoax dan hate speech," tutur Bamsoet dalam keterangan tertulis, Rabu (18/4/2018).

Baca juga: Dinamika Pilkada dari Dipilih Presiden, DPRD, hingga Rakyat

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jakarta. Hadir dalam acara ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, serta para tokoh lintas agama.

"Kita berharap para alim ulama dan semua tokoh agama bisa turut aktif menjaga ketenteraman masyarakat menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Kita tentu tidak ingin masyarakat terbelah akibat isu SARA dalam pilkada dan pemilu mendatang," tegasnya.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan perlu ada kesadaran dari setiap pihak untuk mampu meredam dan tidak membiarkan konflik sosial mengarah pada disintegrasi bangsa. Negara membutuhkan dukungan dari berbagai pihak guna meningkatkan semangat persatuan dan kebangsaan.

"FKUB harus terus memupuk rasa persaudaraan dan semangat kebangsaan di masyarakat. Substansi dari rasa kebangsaan adalah kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa karena kesamaan sejarah dan kepentingan masa depan bersama," kata Bamsoet.

Baca juga: Manuver DPR Hapus Pilkada Langsung

Diungkapkannya, pada 27 Juni mendatang, Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak. Daerah yang akan mengikuti pilkada serentak terdiri atas 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pada 2019, Indonesia akan melaksanakan pileg dan pilpres.

"Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 bertujuan memperkuat demokrasi negara. Penguatan demokrasi mengandung arti bagaimana agar proses pemilu dan pilkada tidak sekadar hadir, dirayakan, serta terselenggara secara prosedural, lancar, dan aman. Tetapi juga dapat dirasakan hasilnya secara substantif oleh rakyat," kata Bamsoet.

Lebih lanjut Bamsoet berjanji, DPR akan memprakarsai lahirnya RUU Kerukunan Umat Beragama. Diharapkan melalui RUU tersebut kerukunan antarumat beragama akan lebih terjamin dan terpelihara.

"DPR sangat terbuka dan mengharapkan masukan dari semua pihak. Untuk itu, dialog antarumat dan para tokoh lintas agama menjadi penting guna merumuskan gagasan dan substansi RUU tersebut," pungkas Bamsoet. (idr/ega)