Banyak Ojol Mangkal, Kadishub DKI Sindir Bos Go-Jek dan Kominfo

Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Andri Yansyah menyindir bos Go-Jek Nadiem Makarim dan Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo) saat disinggung banyaknya ojek online (ojol) yang mangkal. Menurut Andri, banyaknya ojol yang mangkal tidak sesuai dengan filosofi pengoperasian ojol.

Sindiran tersebut dilontarkan Andri dalam rapat kerja di Komisi B DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018).

Baca juga: Di Depan Kapolri, Anggota DPR Kritik Perilaku Driver Taksi Online

Mulanya, anggota Komisi B, HA Nawawi, bertanya ke Andri soal program Dishub DKI untuk mengatasi ojol yang mangkal di beberapa lokasi. Dia menilai Dishub DKI membiarkan ojol mangkal di pinggir jalan.

"Apakah sudah ada program yang dibuat oleh Dishub tentang parkirnya Go-Jek? Saya sambil jalan lihat hampir setiap mal, setiap hotel, setiap gedung yang ramai di depannya, hampir terisi oleh parkir Go-Jek. Dibiarkan begitu saja? Coba di Ragunan, ratusan Go-Jek mangkal. Tapi sepertinya kok leha-leha saja," kata Nawawi.

Baca juga: Terungkap! Ini Modus Baru Pencurian Motor Berkedok Ojek Online

Andri pun memberi respons. Dia mengakui Dishub DKI belum memiliki program untuk mengatasi ojol yang mangkal di pinggir jalan. Namun, menurut dia, bukan salah Dishub.

"Terus terang saja, jujur aja, Pak, belum ada (program). Malah saya justru mempertanyakan bos Go-Jek dan Kominfo. Dulu kan online supaya nggak mangkal. Kenapa ini malah mangkal. Itu filosofinya dulu. Kita nggak punya tanggung jawab itu," ujar Andri.

Baca juga: Sidak ke Tanah Abang, Kasatpol PP Tegur PKL yang Serobot Trotoar

Andri beranggapan jika Dishub menyediakan tempat untuk ojol mangkal, berarti Dishub melegalkan pelanggaran. Dia memastikan pihaknya tak membiarkan ojol ataupun taksi online mangkal sembarangan.

"Sangat salah juga kalau kita siapin parkir. Ini memang agak pelik. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan penertiban. Penertiban yang kita lakukan adalah penertiban pelanggaran lalu lintas. Dari 2 Januari sampai 17 April 2018 itu yang kita lakukan tilang ada 9 ribu (kendaraan) dan itu beragam. Ada (transportasi) online, ada KWK (Koperasi Wahana Kalpika)," papar Andri. (zak/jbr)