ACTA Ingatkan KPU soal Potensi 'Hujan Sembako' di Pemilu 2019

Jakarta - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) memprediksi permasalahan hukum yang akan mendominasi pelaksanaan pemilu 2019. Salah satunya yakni praktik politik uang.

"Belajar dari Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, politik uang masih jadi ancaman besar bagi demokrasi kita. Kita menyaksikan bagaimana masa tenang putaran kedua diwarnai insiden 'hujan sembako' atau bagi-bagi sembako di wilayah Jakarta," kata Sekjen ACTA Jamaal Yamanie di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/4/2018).

Baca juga: KPU Coklit Data Pemilih di Luar Negeri

Menurutnya, jika di Jakarta bisa terjadi hujan sembako, ada potensi hal tersebut terulang pada Pilpres 2019 di daerah terpencil. Selain itu, ACTA juga menyoroti penyusunan daftar pemilih di mana 6,7 juta pemilu dalam daftar pemilih sementara belum memiliki e-KTP.

"Aktivitas pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan KPU juga belum tersosialisasikan ke masyarakat. Padahal suksesnya coklit menuntut partisipasi masyarakat karena harus benar-benar dilakukan door to door," jelasnya.

Dia juga menyoroti aturan kampanye. Jamaal menyebut aturan kampanye saat ini akan menyulitkan jika jangka kampanye hanya 6 bulan.

"Dibanding Pemilu 2014 yang 1 tahun, konsekuensinya akan terjadi banyak pelanggaran kampanye baik di luar jadwal maupun di luar zonasi," katanya.

Baca juga: Dugaan Ada PPK-PPS Anggota Parpol, Bawaslu Tunjuk Hidung KPU Jakut

Terakhir, Jamaal menyoroti soal penyalahgunaan kekuasaan. Dia mengatakan adanya peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam Pilpres 2019.

"Bentuknya bisa berupa ketidaknetralan ASN sampai penggunaan jenis bantuan sosial," ujarnya.

Jamaal berharap KPU bisa menyadari potensi masalah pada Pilpres 2019 tersebut. (idn/idh)