"Iya jelaslah (tanggung jawab) di presiden. Jelas. Karena presidennya tidak mampu memimpin negara dan menyejahterakan rakyat," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).
Menurut Fadli, tak ada sangkut-pautnya DPR dengan urusan kemiskinan rakyat. Sebab, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Peraturan yang mana yang dibuat oleh DPR? Kalau UU, bersama pemerintah. Tapi kalau peraturan yang di kementerian kan tidak ada urusannya dengan DPR. Kita ini sistemnya adalah presidensial," jelasnya.
"Presidensial itu heavy-nya kepada eksekutif. Karena heavy-nya kepada eksekutif, jangan nyalah-nyalahin DPR. DPR itu fungsinya cuma legislasi, anggaran, dan pengawasan," imbuh Fadli.
Sebelumnya, Eggi Sudjana menjelaskan maksud ceramahnya mengenai 'Presiden Buat Rakyat Miskin'. Eggi menyasar tak cuma presiden, tapi juga DPR.
"Jadi yang pertama statement saya yang membuat 'presiden yang membuat rakyat miskin' itu bersama DPR. Kenapa? Karena menurut UUD '45 Pasal 5 ayat 1, presiden itu membuat hukum bersama DPR," ujar Eggi dalam perbincangan, Minggu (15/4).
(tsa/dkp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini