.webp)
"Jadi yang pertama statement saya yang membuat 'presiden yang membuat rakyat miskin' itu bersama DPR. Kenapa? Karena menurut UUD '45 pasal 5 ayat 1, Presiden itu membuat hukum bersama DPR," ujar Eggi dalam perbincangan, Minggu (15/4/2018).
Eggi lalu berbicara mengenai fenomena kemiskinan yang ada di masyarakat. Menurut Eggi, yang terjadi saat ini adalah kemiskinan struktural.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan Presiden itu jangan sensitif cuma Jokowi. Dari Sukarno sampai Jokowi. Itu yang saya maksud Presiden. Pemahaman saya ini didasarkan pada pemikiran hukum berbasis teori ekonomi kemiskinan struktural," sambung Eggi.
Eggi kemudian menyoroti fungsi DPR. Menurut Eggi DPR tidak menjalankan fungsinya dengan baik.
"Yang tanggung jawab ya presiden dan DPR. Jadi orang DPR jangan ngeles. Mana fungsi itu, fungsi budgeting, pengawasan jalannya pemerintahan? Apakah jalan? Nggak ada yang berani manggil Presiden sampai saat ini," ujar Eggi.
Eggi lalu menanggapi jawaban Istana dan partai koalisi pro Jokowi mengenai pernyataan 'Presiden Buat Rakyat Miskin'. Eggi menyoroti mereka yang tidak menyampaikan data.
"Saya tadi juga lihat bantahan istana, tidak menyebutkan di mana data yang membuat rakyat tidak jadi miskin. Jurang yang disampaikan orang PDIP, tidak menyampaikan data. PDIP bilang kemiskinan turun, itu benar. Tapi turun temurun," ujar Eggi yang juga merupakan ketua umum dewan pertimbangan nasional persaudaraan pekerja muslim Indonesia ini.
Apabila soal 'Presiden Bikin Rakyat Miskin' menyoroti seluruh presiden secara umum, Eggi juga menyoroti mengenai Jokowi. Menurut Eggi aksi bagi-bagi sembako saat Jokowi melakukan touring menunjukkan adanya kemiskinan.
"Baru dipertontonkan kepada kita, ada bagi-bagi sembako saat acara Presiden Jokowi. Ini membuktikan rakyat kita masih miskin. Tanpa disadari oleh Jokowi, jutaan orang lainnya tidak dapet. Cuma melihat di TV. Ini kan kebijakan yang nggak bener. Kita mau nyalahin siapa? Presiden dong. Jadi apa yang saya sebut Presiden yang membuat rakyat miskin itu fakta-faktanya jelas. Belum lagi soal hutang negara," tutur Eggi.
"Mari kita adu data. Adu argumentasi. Lalu data saya di mana? data tidak di saya. Tapi coba tanyakan ke Bima dari Indef, Salamudin Daeng, Ichsanuddin Noorsy, Faisal Basri, Rizal Ramli, mereka punya data bahwa kemiskinan bertambah. Jangan salah kaprah seolah-olah yang ngasih miskin itu Allah. Cek Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi air dan sebagainya dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat. Pertanyannya kenapa dikasih ke Amerika? Kenapa nggak dikuasai negara?," sambung pria bergelar doktor ini.
Eggi lantas mengutip Surat Al-A'raf Ayat 96 mengenai berkah langit dan bumi kepada orang bertakwa.
"Tapi sudah hampir 73 tahun kita merdeka, mana keberkahan itu. Masih ratusan juta orang di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan itu dahsyat sekali. Ada jurang pemisah antara kaya dan miskin. Mengapa selama 4 tahun Jokowi miskin, nggak ada perubahannya. Jadi saya berkesimpulan presiden yang bertanggung jawab membuat rakyat miskin dan juga DPR," tutur Eggi.
Mengenai soal data pendukung, Eggi lalu mengirimkan video mengenai masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Dia menyatakan pernyataan Jokowi yang menyebut ada 21 ribu tenaga asing ke Indonesia tidak sesuai dengan kenyataan.
"Dirjen Imigrasi mengatakan sudah jutaan orang dari China masuk ke Indonesia. Pertanyannya beranikah DPR dan MK melakukan pemanggilan terhadap Presiden sebagai fungsi pengawasannya? Ini suatu fakta bahwa DPR turut serta membuat rakyat jadi miskin. Begitu juga dengan MK," ujar Eggi.
"Kedua, data dari bang Rizal Ramly sebanyak 83 persen kredit hanya mengalir ke bisnis besar, sisanya 17 persen ke bisnis menengah dan rakyat kecil. Dua contoh itu data kongkrit menunjukkan Jokowi harus bertanggung jawab membuat rakyat miskin," sambungnya.
(fjp/dkp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
