Sidang Judicial Review Ala Kemenkum Harus Jadi Program Prioritas

Jakarta - Kemenkumham membuka mekanisme judicial review di luar pengadilan. Sebelumnya, judicial review hanya bisa dilakukan lewat Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kemenkumham harus siap dengan gugatan yang membludak.

"Pemerintah harus memperkuat mekanisme ini, kalau perlu dijadikan program prioritas nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat executive review untuk mengatasi masalah obesitas regulasi yang dapat merugikan pembangunan," kata Direktur Advokasi PukAT UGM, Oce Madril saat berbincang dengan detikcom, Minggu (15/4/2018).

Baca juga: Sidang MA Tertutup, ICW: Bagaimana Lihat Prosesnya?

Selain itu, Kemenkumham harus siap menampung pengaduan masyarakat. Sebab tumpang tindih aturan di tingkat eskekutis sudah sangat rumit dan runyam. Ribuan peraturan saling bertabrakan antar kementerian/pemerintah pusat vs pemerintah daerah.

"Mekanisme penyelesaian sengketa regulasi secara non-litigasi yang dibuat Kemenkumham adalah inisiatif yang baik. Inilah yang ditunggu publik selama ini. Jalur penyelesaian yang mudah diakses. Dalam perspektif partisipasi publik, upaya Kemenkumham ini bisa dikatakan cara pemerintah untuk melibatkan publik untuk sama-sama memelototi regulasi yang bermasalah," cetus Oce.

Baca juga: Ketua MA soal Sidang Terbuka untuk Umum: Mustahil

Mekanisme ini akan dibuat sesingkat mungkin, yaitu 14 hari kerja. Dalam waktu itu, Kemenkumham akan membuat kajian dan rekomendasi yang diberikan ke Presiden untuk diambil keputusan.

"Menurut saya, akan ada banyak pengaduan masyarakat yang masuk ke Kemenkumham berkaitan dengan problem tumpang tindih regulasi. Tidak hanya orang perorang, tetapi badan hukum yang merasa dirugikan oleh tumpang tindih regulasi akan mengadu ke Kemenkumham. Sehingga penting memastikan agar Kemenkumham sudah menyiapkan perangkat untuk menampung keluhan-keluhan publik ini. Kesiapan secara kelembagaan dan personal," jelas Oce.

Baca juga: Anomali Pembatalan Perda

Sidang judicial review ala Kemenkumham itu tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Nonlitigasi. Yang bisa digugat ke Kemenkum yaitu peraturan eksekutif di bawah UU, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Perda, Pergub hingga peraturan di tingkat desa.

"Tak dapat kita pungkiri bahwa ada ribuan regulasi pemerintahan yang diproduksi tiap tahun, dan sangat berpotensi tumpang tindih dan melanggar hak warga negara. Dengan adanya mekanisme ini, harapannya persoalan tumpang tindih antar regulasi dapat terselesaikan dan kualitas regulas kedepan menjadi semakin baik," pungkas Oce yang sedang ada di Belanda itu. (asp/rvk)