Kemenhub Anggarkan Rp 60 Miliar untuk Mudik Gratis Lebaran 2018

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar layanan program mudik gratis pada lebaran tahun 2018. Program tersebut, diharapkan dapat menekan angka kecelakaan pemudik yang menggunakan sepeda motor.

"Bahwasanya prosentase kecelakaan yang cukup besar dialami oleh pengendara motor pada saat mudik. Oleh karenanya kita sudah memberikan layanan mudik gratis. Saya juga mengharapkan agar para stakeholder mengadakan mudik gratis khususnya BUMN," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, saat Rakor Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2018, di Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2018).

Ditambahkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, mudik gratis ini akan menggunakan berbagai macam moda transportasi. Tak hanya untuk para pemudiknya, program ini juga dipersiapkan untuk melayani mudik motor gratis.

Baca juga: Menhub Minta Jam Operasional Bandara Ditambah Saat Mudik Lebaran

"Mudik motor dengan kereta api, truk, kapal, dan bus," ungkap Budi Setiyadi.

Selain dari Kemenhub, program ini juga mendapatkan dukungan dari swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Bahkan, saat ini, ada imbauan dari Kemenaker kepada pengusaha untuk melaksanakan program mudik ini.

"Karena menggunakan kendaraan sendiri itu tidak memberikan suatu keselamatan yang baik. Kami dengan Polri selalu menganjurkan kalau perjalanan jauh apalagi mudik, kami nggak menganjurkan mudik dengan menggunakan kendaraan kecil dan motor," tuturnya.

Kemenhub telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 60-70 miliar untuk program mudik gratis. Dengan rincian, anggaran untuk transportasi darat Rp 35 miliar, kereta api Rp 20 miliar, dan laut Rp 10 miliar.

Baca juga: Menhub Ingin Rest Area di Jalur Mudik Ditambah

"Kereta api hampir 100 persen (penyerapan anggaran) karena itu motor, kalau darat lebih dari 50 persen, laut 30-40 persen," ujarnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari instansi-instansi terkait. Di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kepolisian RI, TNI, Ombudsman, Jasa Marga, BPJT, Bina Marga, Aprindo, Organda, Pelni, Angkasa Pura, PT. KAI, dan lain-lain. (jor/jor)