Mangindaan: Pemimpin Jangan Memikirkan Kepentingan Dewek

Manado - Wakil Ketua MPR, Letjen (Purn) Evert Erenst Mangindaan, menyebut republik ini masih belum lepas dari masalah kronis yang membuat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sangat lebar. Apalagi kalau bukan kemiskinan, korupsi, hingga pengangguran.

"Ujung tombak bangsa Indonesia adalah demokrasi sebagai sarana untuk tujuan kesejahteraan nasional, jelas mendasar pada UUD 1945, dasar negara Pancasila. Saya fokus pada sila kelima. Saat ini masalah yang kita hadapi pengangguran, kurangnya lapangan kerja, pabrik tutup, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, suap, pungli," ungkap Mangindaan di Seminar Nasional Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI), Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Kamis (12/4/2018).

Baca juga: Antisipasi Isu Keberagaman, Mangindaan: Refresh Pemahaman 4 Pilar

Foto: Michelle Dejonker

Mantan jenderal TNI yang mempopulerkan slogan 'Toran Semua Bersaudara' ini menyebut, masih banyak pemimpin masih mementingkan dirinya sendiri. Perilaku para elit membuat masalah Indonesia semakin runyam.

"Kepemimpinan dari desa sampai ke pusat harus menjadi satu kesatuan untuk menjadi kepemimpinan nasional. Pemilihan daerah pun juga harus dipilih secara demokratis apalagi ada di beberapa daerah yang calonnya pasangan tunggal, pemimpin merupakan salah satu faktor keberhasilan masyarakatnya, seorang pemimpin harus amanah, jangan memikirkan kepentingan dewek," tambahnya.

Sementara itu Erika Wenas, salah satu mahasiswi yang menjadi peserta seminar berujar, pembahasan tentang pemerintahan dianggap sangat penting saat ini. Dia mengaku banyak masyarakat yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena tindak korupsi.

Baca juga: Anggota MPR Harus Jadi Teladan dalam Menjaga Keberagaman

Foto: Michelle de jonker

"Saya sudah berusia 18 tahun dan memiliki hak ikut pesta demokrasi tahun 2019 nanti, namun dengan harapan pemimpin yang saya pilih nanti harus memegang amanah dan bisa memikirkan kepentingan rakyat, terutama tidak korupsi," ucap mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sam Ratulangi ini. (idr/mpr)