Wow! Kesehatan Warga Mampu di Kota Mojokerto Dibiayai Rp 1,3 M/Bulan

Mojokerto - Ambisi Pemkot Mojokerto mencapai program universal healt coverage (UHC) membuat penggunaan APBD tak tepat sasaran. Betapa tidak, dana Rp 1,3 miliar digelontorkan tiap bulannya untuk membayar iuran BPJS Kesehatan 57.365 warga yang tergolong ekonomi mampu.

Humas BPJS Kesehatan Mojokerto Budi Setiawati mengatakan, saat ini terdapat 57.365 jiwa penduduk Kota Mojokerto yang iuran bulanannya ditanggung pemerintah setempat.

"Nilai iurannya Rp 23 ribu per jiwa per bulan," kata Setiawati dalam pesan whatsapp yang diterima detikcom, Senin (9/4/2018).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Christiana Indah Wahyu menjelaskan, bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi 57.365 jiwa warga Kota Mojokerto menjadi bagian dari upaya untuk mencapai program UHC. Untuk mencapai program ini, setidaknya 90% dari jumlah penduduk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Dia mengklaim, saat ini 98,8% dari 144.913 penduduk Kota Onde-Onde terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jumlah itu termasuk penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat atau pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan peserta BPJS Kesehatan mandiri.

"Mulai Desember 2017 iuran BPJS Kesehatan 57.365 jiwa dibayar Pemkot Mojokerto sepenuhnya, Rp 23 ribu per jiwa per bulan," ungkapnya saat ditemui di kantornya, Jalan Pahlawan, Kota Mojokerto.

Sebelum program UHC dijalankan, lanjut Indah, pihaknya menerapkan program Total Coverage. Untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis, warga Kota Onde-Onde cukup membawa KTP dan kartu keluarga (KK).

"Karena aturan terbaru mengharuskan warga menjadi peserta BPJS, maka kami alihkan ke BPJS Kesehatan," ujarnya.

Untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi 57.365 penduduknya, kata Indah, Pemkot Mojokerto harus menggelontorkan dana Rp 1.319.395.000/bulan. Praktis dalam setahun, pemerintah harus menyiapkan anggaran Rp 15.832.740.000.

Sayangnya, penggunaan APBD tersebut kurang tepat sasaran. Pasalnya, 57.365 jiwa yang iuran bulanan BPJS Kesehatannya ditanggung pemerintah, ternyata tergolong ekonomi mampu.

Hal itu berdasarkan data yang didapatkan detikcom dari Dinas Sosial Kota Mojokerto. Jumlah penduduk miskin saat ini 23.109 jiwa. Mereka masuk dalam kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin.

Jumlah penduduk miskin di Kota Onde-Onde turun jika dibandingkan tahun 2017 di angka 23.459 jiwa. Namun dalam hal jaminan kesehatan, seluruh penduduk miskin tersebut mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah pusat atau sudah memegang KIS.

Bahkan peserta JKN-KIS saat ini melebihi jumlah penduduk miskin yang ada. Pasalnya, penerima JKN-KIS mencapai 29.979 jiwa.

Disinggung terkait penggunaan APBD yang tak tepat sasaran tersebut, Indah berdalih, program UHC yang akhirnya membiayai 57.365 penduduk mampu, sudah menjadi kebijakan Wali Kota Mas'ud Yunus.

"Sebetulnya bukan soal kaya dan miskin, tapi Wali Kota ingin akses pelayanan dan pembiayaan kesehatan supaya tak lagi menjadi beban masyarakat," terangnya.

Indah menegaskan, pihaknya tak keberatan jika anggaran untuk membayar iuran 57.365 penduduk tergolong ekonomi mampu, dicabut. Namun, pihaknya enggan disalahkan jika ada keluhan masyarakat yang kesulitan membayar biaya rumah sakit.

"Kalau ada pengaduan masyarakat yang sakit di luar 29.979 (penerima KIS) tak bisa bayar premi (iuran BPJS Kesehatan) jangan masalahnya dikembalikan ke Dinkes," tandasnya. (fat/fat)