"Pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama sekali tidak mengkhianati nilai-nilai demokrasi. DPRD yang memilih kepala daerah merupakan jelmaan dari masyarakat di daerah tersebut," kata Bamsoet melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/3/2018).
"Saya yakin, DPRD akan memilih kepala daerah yang berkompeten. Jika asal memilih, DPRD akan berhadapan dengan masyarakat," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Bamsoet, praktik politik uang dalam sistem demokrasi Indonesia sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Ia pun tak mau praktik ini merusak masa depan demokrasi bangsa.
"Kita tidak ingin politik Indonesia dipenuhi praktik kotor. Politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan. Betapa banyak kepala daerah dari mulai gubernur sampai bupati ditangkap KPK. Ini sangat menyedihkan," tutur Bamsoet.
Sebelumnya politikus Golkar ini juga menyatakan hal sama usai menyambangi kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/3/2018). Bamsoet meminta KPK melakukan kajian terkait hal itu.
"Kita minta kepada KPK melakukan pengkajian apakah benar apa yang disampaikan sebagian masyarakat kepada kami di DPR, bahwa pilkada langsung ini lebih banyak mudarat daripada manfaat," ujar Bamsoet.
Di tempat yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku akan melakukan kajian tersebut. Nantinya, menurut Agus, KPK akan memberikan saran yang terbaik yang didapatkan.
Pemilihan kepala daerah untuk kembali lewat DPRD sebenarnya sudah menjadi wacana yang cukup lama. Namun belakangan wacana ini kembali mencuat. (tsa/elz)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini