Siswa Palestina Dikirimi 1.000 Seragam Sekolah dari Jabar

Bandung - Siswa Palestina di Yordania mendapatkan 1.000 seragam sekolah dari Pemprov Jabar. Donasi tersebut dititipkan melalui Yayasan Putra Nasional pada 25-30 Maret.

Donasi tersebut diserahkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). Selain 1.000 seragam sekolah, diserahkan juga alat sekolah serta bantuan uang tunai sekitar Rp 100 juta kepada para siswa Palestina tersebut.

Bantuan tersebut difasilitasi Dubes Indonesia untuk Yordania, Andi Rachminto dan dititipkan melalui Yayasan Putra Nasional yang mengunjungi Yordania pada 25-30 Maret lalu. Bantuan diterima langsung UNWRA, yaitu Badan PBB yang khusus menangani sekitar 2,2 juta pengungsi Palestina di Yordania.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan yang terdiri dari yayasan dan Pemkab Bandung Barat itu, juga mengunjungi pusat kesehatan dan pendidikan pengungsi Palestina yang dikelola di bawah badan pengungsi UNWRA.

Baca juga: Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Udara Israel di Gaza

Menurut Aher, pihaknya juga memperoleh informasi faktual di lapangan bahwa para pengungsi tersebut sangat membutuhkan perhatian dunia. Terutama setelah adanya pemotongan bantuan sekitar USD 300 juta.

Kondisi ini membuat donasi semakin dibutuhkan para pengungsi Palestina, termasuk sarana pendidikan berupa bus sekolah, truk sampah, dan bantuan tenaga medis baik dokter maupun perawat.

Ketua Yayasan Putra Nasional Indonesia, Pamriadi, mengatakan sudah selayaknya bangsa Indonesia membantu bangsa Palestina. Selain karena satu ukhuwah, juga melihat sejarah kemerdekaan Indonesia, yang mengakui kemerdekaan dan membantu bangsa Indonesia pertama kali adalah Palestina.

Di Yordania, dirinya juga mendapati banyak masalah yang terjadi pada TKI asal Indonesia. Sejumlah masalah yang dihadapi para pekerja migran tersebut seperti izin tinggal hingga upah yang belum dibayarkan.

Baca juga: 4 TKI Bermasalah di Yordania Dipulangkan

"Kami juga menemukan situasi ada sekitar 14 saudara TKI kita yang ditampung KBRI sudah setahun lebih. Rata-rata kasus mereka yakni izin tinggal, upah belum dibayarkan dengan rentang bervariatif 7 hingga 15 tahun," kata Pamriadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/4/2018).

Menurutnya, para TKI tersebut sangat berharap bisa menyelesaikan masalah di negara Timur Tengah tersebut. Mereka juga mengharapkan bisa dibantu kepulangannya ke Indonesia.

"Mereka berharap ingin dibantu segera dipulangkan ke Indonesia dan segera menerima haknya," pungkas Pamriadi. (idr/nwy)