Pembangunan Infrastruktur Udara di Selatan Jawa akan Dikebut

Jakarta - Pada awal tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengintruksikan pemanfaatan lebih banyak ruang udara di Selatan Pulau Jawa. Selama ini, lintasan penerbangan sipil banyak diarahkan ke sisi Utara, sementara bagian Selatan dimanfaatkan untuk kepentingan militer.

Jokowi meminta ruang udara di Selatan Jawa agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, dan meningkatkan perekonomian nasional tanpa meninggalkan aspek pertahanan dan keamanan negara.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Yuyu Sutisna di Mabes TNI AU Cilangkap. Tujuan pertemuan ini untuk membicarakan percepatan program infrastruktur udara di Selatan. Mengingat banyak aset TNI AU di kawasan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Operasional penerbangan di Pulau Jawa ini memang banyak berkaitan dengan TNI AU. Baik itu terkait sisi darat seperti penggunaan pangkalan udara (Lanud) TNI AU sebagai bandara bersama sipil, serta sisi udara terkait penggunaan ruang udara yang selama ini banyak dipakai TNI AU sebagai training area. Jadi memang kami harus selalu berkoordinasi agar pelaksanaannya lancar dan sesuai target yang dicanangkan," ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/4/2018).

Beberapa hal yang dibahas antara lain rencana pengoperasian Lanud Wirasaba sebagai bandara komersial enclave sipil, tanah trase kereta Bandara Solo yang melewati tanah TNI AU, daerah lingkungan Bandara Wiriadinata Tasikmalaya, training area TNI AU di atas calon Bandara Kulon Progo, serta teknis navigasi udara di atas calon Bandara Kediri.

Sementara itu Dirjen Perhubungan Udara, Agus Santoso, menyatakan kesiapannya untuk mempercepat program pembangunan infrastruktur penerbangan di Pulau Jawa bagian selatan, dengan bekerjasama dengan TNI AU.

"Kami telah membuat beberapa rencana kebijakan yang nantinya akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan teman-teman dari TNI AU," ujar Agus.

Beberapa kebijakan tersebut di antaranya terkait rencana operasional pendaratan di Bandara Kulon Progo secara maksimal dari arah barat (RWY 11) membutuhkan relokasi WID22 (Danger area Ambal). Sedangkan dari arah timur (RWY 29) membutuhkan pergeseran WAR8 (Adisutjipto Training Area) sektor barat daya yang saat ini digunakan oleh TNI AU sebagai training area.

Bandara Gading yang berada dekat Bandara Kulon Progo direkomendasikan hanya untuk pesawat general aviation dan unschedule. Sedangkan ruang udara WIR8 digeser ke selatan untuk memfasilitasi training pesawat tempur. Selain itu juga diperlukan pengaturan APP/TMA yang terpadu untuk mengakomodir traffic di tiga bandara tersebut.

Terkait Bandara Wirasaba, pihaknya telah merencanakan beberapa tindak lanjut. Di antaranya di Tahun 2017 sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp 20 miliar di Bandara Tunggul Wulung Cilacap (realokasi). Akan dilaksanakan survey lapangan oleh Direktorat Bandar Udara dan Direktorat Navigasi Penerbangan terkait penetapan status lahan bandar udara, dan percepatan pembangunan serta pengoperasian yang akan diatur melalui Perpres.

"Letak calon Bandara Wirasaba di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah sangat strategis, karena berada di tengah-tengah beberapa kabupaten yaitu Banyumas, Kebumen, Banjarnegara dan Wonosobo. Kabupaten Purbalingga saat ini menjadi primadona karena menjadi pusat lalu lintas antar Kabupaten dan menjadi tujuan para Pemilik Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal dalam Negeri (PMDN)," ujar Agus.

Sementara itu terkait Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Bandar Udara Wiriadinata Tasikmalaya, telah dilaksanakan pengukuran batas koordinat yang dilakukan oleh Tim Direktorat Bandar udara, Pangkalan Udara Wiriadinata Tasikmalaya, dan Pemerintah Kota Tasikmalaya, serta Satuan Pelayanan Bandar Udara Wiriadinata Tasikmalaya pada 2-3 Agustus 2017.

Terkait DLKR Bandara Wiriadinata, diusulkan DLKR seluas kurang lebih 47.14 hektar. Usulan DLKR ini untuk mengakomodir perpanjangan landas pacu 1.600 meter dan pembangunan taxiway dan apron, serta fasilitas sisi darat. (idr/ega)