Komisi II: Presiden dan Wapres Tidak Wajib Cuti Saat Kampanye

Jakarta - Komisi II DPR kembali menggelar rapat dengar pendapat bersama KPU-Bawaslu untuk membahas aturan cuti bagi petahana presiden atau wakil presiden yang akan berkampanye. Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menuturkan presiden dan wakil presiden yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2019 tidak diwajibkan cuti saat kampanye.

"Kalau presiden tidak wajib cuti ketika kampanye. Beda dengan pilkada. Kalau pilkada itu wajib dia cuti kampanye, mau dipakai atau nggak dipakai itu terserah cakada (calon kepala daerah)-nya," kata Riza di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Baca juga: Taufik Kurniawan: Jokowi Sebaiknya Cuti Saat Kampanye Pilpres 2019

Ia menyampaikan cuti kampanye yang diberikan kepada presiden dan wakil presiden jangan sampai menimbulkan kekosongan kekuasaan. Oleh sebab itu, presiden dan wakil presiden harus melakukan kampanye secara bergantian.

"Kampanye presiden dan wakil presiden harus diatur agar tidak berbarengan dan terjadi kekosongan hukum dan tidak boleh ada kekosongan kekuasaan. Makanya nanti diatur dalam PKPU dan juga peraturan kementerian," tutur Ketua DPP Gerindra itu.

Terkait durasi kampanye, Riza menyebut presiden dan wakil presiden hanya diperbolehkan melakukan kampanye dalam rentang waktu pukul 08.00-18.00 WIB. Riza juga menyampaikan presiden dan wakil presiden masih bisa memakai fasilitas negara dalam hal pengamanan dan mobil dinas saat kampanye.

"Presiden dan wakil presiden masih bisa menggunakan fasilitas negara, seperti pengamanan pribadi, termasuk mobil kepresidenan. Yang tidak boleh pesawat kepresidenan dan tidak boleh gunakan Istana untuk kampanye atau menerima terkait urusan kampanye, tidak boleh," sambungnya.

Baca juga: Golkar dan PDIP: Jokowi Tak Perlu Cuti saat Kampanye Pilpres

Riza menjelaskan surat cuti presiden dan wakil presiden yang kampanye akan diajukan oleh Mensesneg. Surat itu kemudian diteruskan ke KPU dan ditentukan jadwalnya.

"Surat cutinya diajukan Mensesneg kepada KPU bahwa presiden akan melakukan kampanye tanggal berapa, bulan apa, hari apa, di mana. Nanti KPU yang menjadwalkan," tuturnya. (yas/idh)