Didorong Terapkan Mal Pelayanan Publik, Aher : Cari Tempat Dulu

Bandung - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Asman Abnur mendorong penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah termasuk di Jabar. Hal ini untuk mengefektifkan pelayanan publik.

Asman menilai keberadaan MPP membuat masyarakat tidak perlu repot-repot mengurus perizinan di lokasi berbeda. Sebab, sambung dia, nantinya semua layanan publik terpusat di satu tempat saja.

"Jadi mau ngurus surat nikah, pajak, paspor, STNK beres di situ (MPP). Jadi terintegrasi semuanya dengan persyaratan satu model bisa digunakan untuk berbagai perizinan," kata Asman di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (3/4/2018).

Ia menuturkan saat ini sudah ada beberapa daerah yang memiliki MPP. Ia mencontohkan Provinsi DKI Jakarta yang saat ini sudah bisa melayani 300 lebih jenis pelayanan melalui MPP tersebut.

"Ada juga Banyuwangi masih 100 lebih jenis perizinan, karena ada beberapa pemerintah pusat yang masuk ke dalamnya," jelas dia.

Baca juga: Menpan RB : Penerapan e-Government Nasional Mulai Tahun ini

Ia berharap Pemprov Jabar membangunan MPP tersebut. Sehingga, sambung dia, semua macam perizinan baik itu kementerian lembaga, provinsi dan pemerintah daerah terintegrasi di satu gedung.

"Jadi kita harap nanti integrasi dari semua perizinan baik itu KL dan Pemprov dan Pemda, gabung dalam satu gedung," kata Asman.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan MPP bisa dilakukan kapan saja. Namun, sambung dia, pihaknya harus gedung yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik tersebut.

Menurutnya pelayanan publik di Jabar sudah sangat bagus. Bedanya, pelayanan saat ini tidak terpusat, artinya sesuai dengan keberadaan kementerian lembaga dan pemda masing-masing.

"Gak ada kendala besok lusa juga bisa dilakukan (MPP). Cuma gedungnya di mana dulu. Supaya berkategori MPP disatukan saja tapi kendalanya tempat aja. Kita harus milih harus tempat di mana," jelas dia.

Ia mengakui ada dua alternatif yang bisa dilakukan untuk mewujudkan MPP ini. Pertama, Pemprov Jabar menyewa gedung tertentu atau membangun gedung sendiri melalui APBD.

"Kemungkinan dua opsi itu juga bisa dilakukan saat anggaran perubahan. Kalau situasinya buru-buru ya nyewa dulu," kata Aher. (ern/ern)