DPRD DKI Minta Pemprov Segera Setop Swastanisasi Air

Jakarta - DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menghentikan swastanisasi air di Jakarta. DPRD DKI ingin Pemprov DKI bisa menaati putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai swastanisasi air di Jakarta tersebut.

"Kami meminta Gubernur agar segera mengeksekusi putusan MA Nomor 31 K/Pdt/2017 terkait pengelolaan air di Jakarta oleh swasta," kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fajar Sidik dalam rapat paripurna di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).

Baca juga: Anies akan Bentuk Tim Laksanakan Putusan MA soal Swastanisasi Air

Fajar meminta kontrak PD PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) segera diputus. Dia mengatakan dengan dikembalikannya pengelolaan ke PDAM akan mengembalikan rasa keadilan bagi warga.

"Kita ingin agar dikembalikan sepenuhnya ke PAM Jaya demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus mendorong pipanisasi ke seluruh wilayah di Jakarta. Dia menyebut hanya 50 persen warga yang dapat mengakses air bersih di Jakarta.

Baca juga: Soal Swastanisasi Air, Anies: Kita Akan Laksanakan Putusan MA

"Fraksi NasDem melihat dari data yang ada, belum sampai 50 persen warga Jakarta yang dapat menikmati air bersih karena belum maksimalnya konsentrasi Pemprov DKI menyangkut pengadaan air bersih," ujar Bestari. (fdu/rvk)