Aliando Minta Dilibatkan dalam Pengkajian Aturan Taksi Online

Jakarta - Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) ingin dilibatkan dalam pengkajian Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017. Aliando meminta agar tidak ada penegakan hukum atau razia untuk driver online.

"Kami meminta kepada pemerintah dan aplikator untuk menghormati status quo Permenhub 108. Atas nama hukum, tidak ada kegiatan implementasi Permenhub 108 dalam bentuk tidak ada penegakan hukum atau razia terhadap driver online," ucap koordinator Aliando, April Baja, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/4/2018).

[Gambas:Video 20detik]

Baca juga: Grab Siap Diskusi soal Tarif dengan Driver Taksi dan Ojek Online

Selain itu, menurut Baja, aturan uji kelayakan kendaraan atau uji kir dan kepemilikan SIM A umum memberatkan bagi driver taksi online. Baja menyebut aplikator atau perusahaan penyedia transportasi online tidak mengharuskan 2 syarat itu.

"Aplikator tidak mensyaratkan uji kir dan SIM A umum dan aturan turunan lainnya dari Permenhub 108 sampai terbitnya aturan baru," kata Baja.

Untuk itulah, Baja berharap Aliando dapat dilibatkan dalam perumusan aturan baru terkait taksi online. "Kami berharap pemerintah menyertakan kami dalam perumusan aturan-aturan baru dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemandirian dan kemitraan," kata Baja.

Baca juga: Driver Online yang Langgar Permenhub 108 Hanya Ditegur

Seperti diketahui, Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 yang mengatur soal taksi online akan diberlakukan mulai 1 April 2018 tepatnya hari ini. Belum ada denda yang dijatuhkan bagi pelanggar.

"Proses Permen 108 kami diskusi polisi agar penindakan berlangsung simpatik, menegur saja tak ada denda dan lain sebagainya," ujar Menhub Budi Karya Sumadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).

Hal ini adalah tindak lanjut pertemuan antara Aliando dengan Istana. Aliando meminta aturan tersebut ditunda. (yas/dhn)