Komisi I Minta Pemerintah Tangkal Propaganda OPM

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menyarankan perang informasi melawan propaganda OPM. Menurutnya perang dengan OPM tak harus menggunakan senjata.

"Kalau yang muncul redaksinya adalah ajakan perang, itu kita juga harus memahami bahwa bukan perang fisik gunakan alutsista. Yang cukup penting adalah misalnya perang informasi melawan apa yang selama ini propaganda OPM di forum-forum internasional," kata Hanafi di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Ia menyebut selama ini OPM kerap menggunakan hoax atau berita bohong untuk propagandanya. Hal itulah yang harus dilawan.

Baca juga: Beredar Video Ultimatum Perang OPM, Menhan Tak Gentar

"Selama ini kita tahu sebagian besar yang dilakukan OPM adalah propaganda berdasarkan hoax. Akan lebih tepat kalau kita lakukan perang informasi untuk meng-counter isu-isu yang digaungkan gerakan separatis," ucap Hanafi.

Namun, jika OPM atau gerakan separatis lain sudah melakukan kontak fisik, maka hal itu tak bisa dibiarkan. Ia pun menyebut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang tak gentar dalam ajakan perang oleh OPM sudah berdasar pertimbangan yang matang

"Begini, kalau memang ternyata OPM mulai kontak fisik, senjata, ya harus dihadapi," ucapnya.

"Sebagai tentara pak Menhan tentu punya persiapan lebih matang," sambung Hanafi.

Sebelumnya, beredar video berdurasi 2 menit 42 detik itu diunggah ke Youtube 9 Februari kemarin. Dalam keterangan disebutkan Kepala Staf Operasi Komando Nasional TPNP (Tentara Pembebasan Nasional Papua) G.Lekkagak Telenggen membacakan ultimatum perang di Markas Kimagi, Distrik Yambi, Puncakjaya, Papua.

Baca juga: TNI: Seorang Mantan Simpatisan OPM di Yapen Utara Serahkan Senjata

"Freeport di Tembaga Pura itu harus tutup. Perang jangan berhenti, perang harus tanpa intervensi internasional di Papua. Ultimatum perang, saya sudah umumkan. Jadi, perang harus dilakukan di mana saya, di Papua. Ketentuan, aturan perang kita sudah keluarkan itu. Panglima TNI, Polda harus tunduk pada aturan itu, TPN di seluruh Papua, perang harus berdasarkan aturan ini. Tujuan, kami ingin perang lawan TNI, Polri sudah tecantum dalam aturan TPN," kata Lekkagak.

Menhan Ryamizard pun tak gentar soal ancaman OPM itu.

"Ngajak perang? Ya perang saja. Orang ajak perang masa makan soto sih?" kata Ryamizard di Gedung Kemenhan, Jalan Merdeka Barat, Rabu (28/3) lalu. (haf/rvk)