KPK Yakin Uang e-KTP untuk Novanto Meski Tak Terima Duit Langsung

Jakarta - KPK meyakini aliran uang USD 7,3 juta dari pencairan anggaran proyek e-KTP adalah untuk Setya Novanto meskipun secara fisik uang itu tidak diterima Novanto. Menurut jaksa, keyakinan itu bersumber pada kesesuaian saksi serta rekaman hasil sadapan.

"Uang yang ditransfer Johannes Marliem ke Made Oka Masagung merupakan uang untuk Setya Novanto dan atas perintah Setya Novanto," kata jaksa KPK Wawan Yunawarto saat membacakan surat tuntutan untuk Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).

Baca juga: Jaksa: Setya Novanto Terima Fee e-KTP USD 7,3 Juta

Selain itu, aliran uang lainnya dilakukan melalui keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Modus yang digunakan yaitu melalui skema barter dolar.

"Setya Novanto adalah beneficial owner dari uang-uang itu, sedangkan Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo adalah kepanjangan tangan dari terdakwa, on behalf," kata jaksa.

Jaksa menyebut seseorang dapat dibuktikan sebagai pelaku korupsi meskipun tidak menerima uang secara langsung. Jaksa mengatakan pendapatnya berdasar pada putusan hukum kasus-kasus korupsi sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca juga: KPK Ungkap Novanto Minta Bantuan Demokrat dan Siapkan Rp 20 M

"Andi Mallarangeng yang menerima uang melalui adiknya, Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng. Ade Swara, meskipun secara fisik uangnya diterima istrinya. M Nazaruddin, yang menerima uang melalui perusahaan di bawah Permai Group," ucap jaksa.

Sebelumnya, jaksa KPK menyebut Novanto mendapatkan aliran USD 7,3 juta terkait proyek e-KTP. Uang itu terdiri dari USD 3,5 juta diberikan melalui Irvanto, USD 1,8 juta diberikan melalui Made Oka Masagung, dan USD 2 juta melalui perusahaan Made Oka Masagung. (dhn/fdn)