Hakim Perintahkan Jaksa Buka Blokir Tanah dan Rekening Nur Alam

Jakarta - Hakim memerintahkan jaksa KPK untuk membuka pemblokiran aset milik Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam. Aset yang dibuka blokirnya yaitu rumah dan rekening Nur Alam.

"Bahwa setelah diteliti, ada barang bukti yang dimohonkan penasihat hukum. Terhadap pemblokiran harus ditentukan statusnya," ucap hakim Duta Baskara saat membacakan pertimbangan dalam putusan terhadap Nur Alam di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

"Dalam persidangan barang bukti tidak dilampirkan sebagai barang bukti surat. Maka permohonan penasihat hukum harus dikabulkan berdasarkan pasal 29 ayat 5 UU 31 tahun 1999," sambungnya.

Baca juga: Kerugian Negara di Kasus Nur Alam Rp 4,3 T, Lebih Tinggi dari e-KTP

Hakim pun meminta agar jaksa segera membuka pemblokiran itu. Ada sejumlah tanah, bangunan, serta rekening deposit box yang dibuka blokirnya.

"Menetapkan mengabulkan terkait blokir rekening deposit box, investasi, dan sertifkat atas nama terdakwa. Memerintahkan KPK mengajukan permohonan pada bank dan badan pertanahan," urai Duta.

Adapun tanah dan bangunan yang diperintahkan untuk dibuka yaitu:
1. Bangunan di Jalan Mikasa B 2 Kuningan Timur.
2. Rekening save deposit box dan investasi atas nama Nur Alam.
3. Pemblokiran tanah dan bangunan kota Kendari.

Baca juga: Hindari PPATK, Nur Alam Transfer Hasil Gratifikasi ke 4 Perusahaan

Dalam kasus ini Nur Alam didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Nur Alam juga dikenakan Pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam tuntutan perkara ini, Nur Alam disebut jaksa menerima gratifikasi Rp 40 miliar dari Richcorp International Ltd (milik Chen) melalui rekening polis asuransi miliknya. Namun uang itu dipindahkan Nur Alam ke rekening 4 perusahaan untuk menghindari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (ams/dhn)