Bappenas Tangani Gizi Buruk Bersama Kemenkes dan Kemensos

Jakarta - Kondisi gagal tumbuh pada balita (stunting) dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. Kerugian ekonomi akibat stunting bisa mencapai 2-3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Nah kalau kita lihat potensi kerugian ekonomi sebagai akibat stunting itu nilainya nggak tanggung-tanggung 2-3 persen GDP (gross domestic product)," ujar Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro di acara 'Stunting Summit' di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

"Hari ini yang saya tahu PDB Indonesia itu Rp 13.000 triliun jadi kalau kita pakai patokan 2 persen itu angkanya sudah Rp 260 T. Kalau 3 persen ya Rp 390 T," tambahnya.

Baca juga: 9 Juta Anak Indonesia Kekurangan Gizi

Padahal, tidak ada anggaran untuk pemerintah baik pusat maupun daerah yang anggarannya mencapai Rp 200 triliun. Untuk itu, Bambang berharap angka kerugian yang sangat besar sebagai dampak stunting tersebut menjadi motivasi untuk memerangi stunting di Indonesia.

"Kita bisa bayangkan luar biasanya kerugian ekonomi kalau tidak melakukan upaya mengurangi stunting," kata Bambang.

Dengan melakukan investasi untuk menangani stunting di Indonesia, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan 48 kali lipat dari nilai investasi. Hal itu menjadi kontribusi ekonomi di Indonesia.

Baca juga: Sandiaga Minta Dinkes Lebih Giat Cegah Penularan TBC

"Bapak-Ibu tidak bekerja for nothing, Bapak-Ibu bekerja for something," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengharapkan koordinasi dan kerja sama kementerian-kementerian di Indonesia. Salah satunya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diharapkan bisa melakukan upaya peningkatan gizi.

"Sensitif memang dia tidak langsung kepada peningkatan gizi tapi akan berpengaruh terhadap upaya kita menjaga agar anak kita tidak kekurangan gizi dan stunting," ungkapnya.

Baca juga: Ada Gizi Buruk, Mensos Minta Pemda Sisir Warga Miskin

Tak hanya dengan Kemenkes, Bambang juga berharap Kemendikbud dapat memberikan sumbangsih dengan penguatan di PAUD. Selain itu diharapkan juga kerja sama terintegrasi dengan Kemensos.

"Di Kemensos kita harapkan perkuatan melalui BPNP dan program keluarga harapan. Saya harapkan bantuan tunai itu syaratnya keluarga yang baik sedang hamil atau baru melahirkan atau yang memiliki anak di bawah lima tahun harus memperhatikan stunting. Jadi tidak hanya bantuan tunai saja tapi ada syarat yang dikaitkan dengan stunting," tutur Bambang. (jbr/jbr)