Bawaslu: 7 Kabupaten dan Kota di Jateng Potensi Kerawanan Tinggi

Brebes - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jateng memetakan ada 7 kabupaten/kota yang memiliki potensi kerawanan cukup tinggi saat Pikada Serentak 2018. Hal tersebut karena tujuh daerah tersebut juga menggelar pilkada yang berbarengan dengan pilgub.

Pernyataan ini dikemukakan oleh anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Sumanta, saat menghadiri acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilgub di Grand Dian Hotel, Rabu (28/3/2018) siang.

Tujuh kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerawanan tinggi itu adalah Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Temanggung, Banyumas, Karanganyar, Magelang dan Kudus.

"Tingkat kerawanannya cukup tinggi, pasti akan ada persaingan sengit karena menyangkut pertaruhan figur. Layaknya Pilkades, persaingan antar figur dan pendukung pasti akan kencang. Antarpendukung akan bersaing memenangkan calon yang didukung sehingga semangat kompetisi akan tinggi," papar Sri Sumanta.

Baca juga: 23 Paslon Mendaftar Pilkada Serentak 2018 Jateng, 3 dari Nonpartai

Selain rawan terjadinya gesekan antar pendukung calon, 7 daerah tersebut juga sangat rawan terjadinya politik uang. Hal tersebut mengingat masing-masing calon akan berusaha keras untuk menang dalam pemilihan, sehingga ada yang menempuh dengan cara politik uang.

Terjadinya gesekan antarpendukung bisa juga terjadi karena adanya kampanye hitam melalui penyebaran berita hoax. Berita yang belum terkonfirmasi ini cenderung bermuatan berita bohong dan fitnah. "Untuk memenangkan masing-masing figur yang didukung, mereka kadang menyebarkan hoax yang cenderung fitnah," imbuhnya.

Baca juga: KPU Jateng: Pilkada Serentak di 7 Kota Kabupaten 2018 Hemat Rp 182 M

Baca juga: Berita Pilkada Serentak Jawa Tengah 2018

Perlu pengawasan ekstra di tujuh kabupaten/kota tersebut agar Pilkada dan Pilgub bisa berjalan lancar dan aman. Bawaslu, kata Sri Sumanta sudah menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk menambah personel di daerah daerah rawan itu.

"Prinsipnya jajaran bawaslu sudah siap semua sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Di daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada, tenaga pengawasan akan ditambah dibanding daerah yang tidak menggelar pilkada," ungkap dia. (mbr/mbr)