PSI: Pemprov DKI Harus Ikuti Rekomendasi Ombudsman soal Tanah Abang

Jakarta - Ombudsman menyatakan penempatan PKL di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, melawan hukum. Ketum PSI Grace Natalie menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus melaksanakan kajian Ombudsman RI untuk memperbaiki penataan PKL Tanah Abang.

"Kalau dari Ombudsman, saya pikir, dengan kredibilitasnya, sudah ada kajian yang sifatnya menyeluruh. Waktunya bagi Pemprov menindaklanjuti dan tidak usah malu jika Pemprov ubah kebijakan. Toh, kita tahu semua ini berproses," kata Grace di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018).

Baca juga: Sandiaga soal Rekomendasi Ombudsman: Kami akan Pelajari

Ia berharap Anies segera menindaklanjuti laporan Ombudsman dan membuka kembali Jalan Jatibaru, Tanah Abang, yang ditutup. Hal itu karena ada banyak pihak yang mengeluhkan kebijakan penutupan jalan tersebut.

"Kalau memang dari sisi mana pun, pengguna jalan, pedagang (Blok G), yang lalu lalang di sekitar, semua punya efek negatif dari penutupan Jalan Jatibaru, untuk apa dipertahankan," ujar Grace.

Baca juga: Anies akan Pelajari Laporan Ombudsman soal Tanah Abang

"Kalau memang sudah dikeluhkan masyarakat, apalagi kalau sudah ada rekomendasi dari Ombudsman, alangkah baiknya ini jadi masukan serius oleh Pemprov DKI untuk mempertimbangkan bersama. Karena, sebagai pemimpin, kita sudah keluar dari pilkada, jadi mempertahankan atau tidak berimbas pada dukungan menguat atau tidak, saya pikir tapi lebih pada kepentingan warga saja, deh," sambungnya.

Menurutnya, Anies harus merealisasi laporan dari Ombudsman yang menyatakan Jalan Jatibaru harus dibuka dalam kurun waktu 60 hari. Menurutnya, Anies harus memberikan respons cepat agar tidak dianggap antikritik dan terbuka terhadap saran yang masuk.

Baca juga: Dishub DKI Bantah Diminta Ombudsman Kembali Buka Jalan Jatibaru

"Kalau Pak Anies cepat memproses dengan baik, saya pikir masyarakat akan mengapresiasi bahwa dia tidak antikritik. Pemprov itu terbuka dengan masukan dan siap memperbaiki kebijakannya sendiri malah positif," ujar Grace.

Sebelumnya, Ombudsman menyatakan penataan PKL di Tanah Abang menyalahi aturan (maladministrasi). Karena itu, penataan PKL Tanah Abang perlu ditata ulang.

Baca juga: Kemendagri: Anies Harus Laksanakan Rekomendasi Ombudsman

Ombudsman kini memastikan penataan PKL di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, itu mengandung pelanggaran, bahkan merupakan perbuatan melawan hukum.

"Evaluasi menyeluruh dan penataan ulang kawasan Tanah Abang sesuai peruntukannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian kata Ombudsman dalam keterangan persnya, Senin (26/3/2018). (yld/jbr)