Sudding Tegaskan Kembali Sekjen Hanura Lewat Putusan Sela PTUN

Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan permohonan Hanura kubu 'Ambhara' dengan mengeluarkan putusan sela untuk menunda sementara pelaksanaan SK Menkum HAM tentang perombakan partai. Sarifuddin Sudding pun menyebut itu berarti saat ini dia merupakan Sekjen Hanura yang sah.

"Ya memang kalau dari pertimbangan hukum maupun amar putusannya memang seperti itu (mengembalikan posisi sekjen)," ujar Sudding di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Baca juga: Putusan Sela PTUN Terbit, Kubu OSO: Tak Batalkan SK Menkum HAM

Putusan sela PTUN itu tertanggal 19 Maret 2018 mewajibkan Menkum HAM Yasonna Laoly menunda sementara pelaksanaan SK Menkum HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020. SK yang dimaksud dikeluarkan Menkum HAM saat adanya konflik internal Hanua di mana sang ketum, Oesman Sapta Odang (OSO) memecat kubu 'Ambhara' dari kepengurusan partai, termasuk Sarifuddin Sudding.

Sudding pun meminta sebaiknya semua pihak menghormati putusan pengadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam hal memeriksa, mengadili dan memutuskan satu sengketa. Dia mengimbau semuanya harus taat kepada putusan yang dikeluarkan pengadilan.

Baca juga: Perombakan Fraksi, Hanura 'Ambhara' Minta DPR Tunggu Putusan PTUN

"Tentunya, bahwa dengan adanya putusan sela seperti itu, di mana ada kata mewajibkan, dan itu sifatnya memerintahkan, kata wajib, dari PTUN dalam rangka untuk menunda pelaksanaan SK Kemenkum HAM," tegas Sudding.

Seperti diketahui, OSO menunjuk Herry L Siregar menggantikan Sudding sebagai sekjen Hanura. Meski disebut sudah islah, OSO tidak mengembalikan posisi Sudding cs di partai. Sehingga kubu 'Ambhara' mengajukan gugatan ke PTUN. (gbr/elz)