Lulung Setuju Mobil Masuk Jakarta Bayar: Untuk Kurangi Macet

Abraham Lunggana alias Haji Lulung (Muhammad Fida Ul Haq/detikcom)

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung, setuju jika mobil asal luar Jakarta bayar untuk masuk ke Ibu Kota. Lulung menekankan, kesepakatannya itu jika kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi kemacetan.

"Saya setuju lah dengan alasan mengatasi kemacetan. Karena sekarang ini produksi mobil nggak bisa berhenti. Orang juga dengan DP (uang muka) murah bisa kredit mobil, meskipun di jalanan dia terkena macet," kata Lulung saat berbincang dengan detikcom, Minggu (25/3/2018).

Meski demikian, kata Lulung, kebijakan tersebut memang harus dikaji dan dibicarakan terlebih dahulu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus berdialog dengan kepala daerah luar Jakarta yang terintegrasi, yakni Depok, Tangerang, Bekasi dan Bogor.

"Sebab, mobil-mobil dari daerah itu banyak juga yang menggunakan seri B (nomor polisi untuk kawasan Jabodetabek). Kalau itu (kepala daerah) sepakat, ya sudah," kata Lulung.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi, intinya pemerintah daerah yang terintegrasi duduk bareng dulu deh. Kalau tujuannya untuk kebaikan, mengurangi kemacetan, ya setuju," tambahnya.

Lulung juga mengatakan, tujuan duduk bersama para kepala daerah itu haruslah berdasar agar tidak memberatkan masyarakat. "Jadi duduk bareng dulu. Jangan kemudian memberatkan masyarakat," katanya.

Lulung juga menambahkan, sebelumnya sudah ada kebijakan berbayar yang rencananya akan diterapkan di Jakarta. Yakni, Electronic Road Pricing (ERP). Cuma kebijakan ini belum terealisasi karena terkendala dengan perlatan yang harus digunakan.

"Itu kan ada rencana, sebelum Three in One, ada rencana ERP. Cuma itu kan kemudian harus beli alat. Kalau di Singapura nggak, punya alat sendiri," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengusulkan agar kendaraan yang berasal dari luar Jakarta dikenakan tarif saat masuk Ibu Kota. Usulan ini dipertimbangkan untuk mengatasi kemacetan.

"Kan BPTJ mempunyai tanggung jawab untuk mengatur transportasi di Jabodetabek, kenapa karena kondisinya sudah emergency, gawat darurat," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono saat berbincang via telepon, Minggu (25/3/2018).

(jor/tor)