Agar Bisa Raup Suara, Golkar Perlu Usung Kader Jadi Cawapres

Jakarta - Tren elektabilitas Partai Golkar pasca-munaslub disebut stagnan. Jika mau meraup suara besar di Pileg 2019, Golkar punya banyak pekerjaan rumah (PR) untuk diselesaikan.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam Rakernas Golkar, di Hotel Sultan, Jakarta, Senayan, Jumat (23/3/2018). Ia menyebut, setidaknya ada empat tantangan Golkar menghadapi tahun politik 2019.

Salah satunya, ia menyinggung soal sosok cawapres dari partai berlambang pohon beringin itu.

"Golkar harus serius menjadikan kadernya menjadi cawapres," kata Yunarto, disambut tepuk tangan peserta Rakernas Golkar.

Baca juga: Elektabilitas Stagnan, Golkar Disarankan Tak Malu-malu Jualan Jokowi

Menurut dia, Golkar harus memiliki sosok cawapres untuk mendampingi Presiden Joko Widodo di Pilres 2019. Alasannya, parpol yang memiliki tokoh capres/cawapres memiliki kesempatan meraup banyak suara. Terlebih, pilpres mendatang akan digelar serentak dengan pemilihan legislatif (pileg).

"Karena pilpres nanti berbarengan dengan pileg, sehingga pemilih akan mengasosiasikan pilihan parpolnya dengan capres atau cawapresnya," jelas Yunarto.

Diketahui, ada dorongan dari kalangan internal partai Golkar menjadikan sang Ketum, Airlangga Hartarto, menjadi cawapres Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Hal ini diakui oleh Wasekjen Partai Golkar Sarmuji.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) pun memberi pertanda dukungan terhadap Airlangga jika akan maju sebagai cawapres. Namun, belum ada pernyataan resmi dari Golkar atas hal tersebut. Golkar menyebut, menyerahkan urusan cawapres sepenuhnya kepada Jokowi.

Baca juga: Golkar Sebut Ada Dukungan agar Airlangga Jadi Cawapres Jokowi

Sementara itu, selain soal sosok capres/cawapres, tiga tantangan Golkar di 2019 ialah persoalan organisasi, isu kebijakan, dan pengelolaan sosok ketua umum.

Dalam aspek organisasi, Yunarto menyebut Golkar perlu kembali 'menarik' suara. Ini setelah elektabilitas Golkar turun pasca-penetapan eks Ketum-nya, Setya Novanto, sebagai tersangka oleh KPK.

Kemudian soal isu kebijakan yang didorong untuk mampu menjangkau pemilih muda. Sebab, selama ini Golkar diasosiasikan dengan pemilih senior.

Terakhir adalah pengelolaan sosok Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Golkar harus menentukan apakah Airlangga akan menjadi tokoh yang melekat pada partai (personalisasi) atau tidak (depersonalisasi).

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/elz)