.webp)
Pertama, jelas Santoso, masa penguasaan lahan oleh petani ditetapkan 35 tahun. Kalau hutannya terawat dengan baik, pemakaian dapat diperpanjang 35 tahun lagi, sehingga totalnya menjadi 70 tahun. Kepastian hukum ini, memberi rasa aman bagi petani sehingga mereka mau menanam pohon jangka panjang. "Bukan hanya tanaman semusim. Ini bagus baik untuk hutan maupun produktivitas dan kesejahteraan petani," tulis Santoso seperti dikutip detik.com dari akun facebooknya atas seizinnya, Kamis (22/3/2018).
Kedua, bagi hasil sangat menguntungkan petani. Ia mencontohkan tanaman produktif seperti kopi, petani akan mendapatkan 80% keuntungan, dan 20% keuntungan disetor ke negara. Hal ini berbeda dengan pola di masa lalu, yang pembagiannya didasarkan pada jumlah produksi. Tapi kali ini pembagian dihitung dari keuntungan. "Jadi, petani bisa mengamankan lebih dulu biaya produksinya," kata Santoso yang sudah 10 tahun menjadi aktivis kehutanan di pedusunan Sarongge, Jawa Barat.
Ketiga, penguasaan tanah secara kolektif, tetapi anggota kelompok tani dapat kartu perhutanan sosial masing-masing. Kartu tersebut dapat digunakan untuk agunan ke bank. Bila petani membutuhkan modal kerja selama kebunnya belum menghasilkan.
Dari tiga kelebihan model tersebut, menurut Santoso yang juga menjadi salah satu pendiri Partai Amanat Nasional di awal reformasi, tantangan Jokowi adalah bagaimana mengejar target itu. Jangankan target sebanyak 12,7 juta hektare seperti dicetuskan semula, target 5 juta hektare pada 2019 saja tak mudah dicapai. Sebab faktanya, birokrasi tak berlari sekencang presidennya.
Santoso juga menyebut pembagian sertifikat gratis yang dilakukan Jokowi sebagai model layanan yang berbeda. Bukan untuk perusahaan besar yang siap segalanya, melainkan untuk kelompok -kelompok tani yang mungkin menginjakkan kaki di Gedung Manggala saja sudah kebingungan. "Kerja ini membutuhkan birokrasi yang gesit, juga pendamping lapangan dalam jumlah besar," kata Santoso.
Kalau di akhir masa kepemimpinannya 2019 nanti, 5 juta hektare berhasil dibagikan untuk perhutanan sosial, ia melanjutkan, itu kira kira 2,5 juta keluarga tani mendapat akses lahan. Jumlah keluarga tani bisa lebih banyak, mengingat tak semua mendapatkan 2 hektare per keluarga. "Ini capaian yang luar biasa untuk mengubah penguasaan lahan di desa dan meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.
Jokowi, kata dia, memang bukan revolusioner yang dengan pidato dan tangan terkepal, bisa menghancurkan dominasi pemilikan lahan. Warisan izin hutan untuk perusahaan masih akan begitu. Hanya sekira 500 perusahaan menguasai 36 juta ha konsesi hutan. Sementara hampir 60% petani bekerja dengan area kurang dari 0,5 ha. Itu ketimpangan yang luar biasa. Tapi, dengan kerja dan pidatonya yang pendek-pendek, Jokowi coba menaikkan aset yang dikuasai jelata.
"Kalau Amien Rais menuding Jokowi hanya ngibul dalam soal pembenahan agraria, sebaiknya dia meluangkan waktu untuk pelajari apa yang terjadi dengan perhutanan sosial," kata Santoso.
(jat/jat)
